Jakarta (SIB)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 213 aduan buntut pemblokiran steam hingga PayPal. Pengaduan diterima setelah membuka posko aduan selama seminggu penuh.
"Pada 5 Agustus 2022 lalu, LBH Jakarta telah resmi menutup Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020)," kata juru kampanye Strategis LBH Jakarta, Dania Joedo, dalam konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/8).
"Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama 7 hari Pos Pengaduan dibuka terhitung sejak 30 Juli 2022," sambungnya.
Dania memerinci pengaduan terbanyak pada Minggu (31/7) dengan 75 aduan dan Senin (1/8) sebanyak 62 aduan.
Adapun 213 pengadu terdiri atas 211 individu dan 2 perusahaan dengan bidang pekerjaan beragam, dari freelancer 48%; karyawan swasta 14%; developer 12%; mahasiswa atau pelajar 12%, hingga lainnya, seperti dosen, musisi, dan entrepreneur.
Dari 213 pengaduan masuk tersebut, 194 pengadu menjelaskan permasalahan dampak kebijakan. Sedangkan 18 sisanya berupa dukungan, protes kebijakan hingga pertanyaan hukum.
Sebanyak 62 pengadu telah melampirkan bukti kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.
"Dari 194 pengaduan yang menjelaskan permasalahannya, 62 Pengadu telah melampirkan bukti kerugian yang diestimasikan mencapai Rp 1,556.840.000. Adapun masalah yang paling banyak diadukan terkait dampak pemblokiran Paypal yang mencapai 64%," jelasnya.
Pola permasalahan diadukan masih meliputi empat pola permasalahan yang disampaikan sebelumnya.
Pertama, hilangnya akses terhadap layanan-layanan yang berhak didapatkan pengadu dengan berbayar pada situs-situs yang diblokir, seperti Steam, Epic, dan beberapa situs lainnya.
Kedua, para pengadu mengaku kehilangan sumber penghasilan. Layanan Steam, Epic, dan lainnya yang tidak bisa diakses membuat mereka kehilangan penghasilan.
