Terkait Pengakuan Agus Rahardjo, Puan Utamakan Proses Hukum Atas Kasus e-KTP


252 view
Terkait Pengakuan Agus Rahardjo, Puan Utamakan Proses Hukum Atas Kasus e-KTP
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Puan Maharani 

Jakarta (SIB)

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons ramai pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut pernah diminta Jokowi menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Apakah DPR akan menggunakan hak interpelasinya terhadap pemerintah menindaklanjuti dugaan intervensi hukum tersebut?

"Kami menjunjung supremasi hukum yang ada," kata Puan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Puan menegaskan, pihaknya mengutamakan proses hukum atas kasus e-KTP tersebut. Namun Puan mengaku menyerahkannya kepada para anggota DPR soal perlu-tidaknya hak interpelasi itu digunakan.

"Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota," ujarnya.

Meski demikian, Puan selaku ketua DPR akan mencermati apakah hak interpelasi itu diperlukan atau tidak. Sekali lagi, Puan menegaskan DPR ingin supremasi hukum berjalan dengan baik.

"Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar," lanjut Puan.

Pernyataan Agus Rahardjo

Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12). Agus mengatakan saat itu dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil gitu," kata Agus.

Begitu masuk, Agus menyebut Jokowi sudah dalam keadaan marah. Menurut Agus, Jokowi meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto.

"Di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Menginginkan... karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'Hentikan'. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya," ujarnya.

"Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," sambung dia.

Penjelasan Jokowi

Jokowi sudah buka suara terkait cerita Agus Rahardjo. Dia mengungkit pernyataannya terkait kasus e-KTP yang menjerat Novanto pada 2017.

"Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Jokowi juga mengatakan proses hukum terhadap Novanto terus berjalan. Dia juga menyebut Novanto sudah dihukum berat, yakni 15 tahun penjara.

"Yang kedua buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun," ujarnya.

Jokowi lalu bertanya-tanya kenapa cerita Agus Rahardjo harus diramaikan. Dia bertanya apa kepentingan di balik mencuatnya cerita itu.

"Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?" kata Jokowi. (Detikcom)

Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com