Jakarta (SIB)
KPK menyebut telah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membahas terkait kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta.
KPK disebut berkoordinasi dengan BPK soal penghitungan kerugian negara dalam gelaran Formula E.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap pertemuan itu dilakukan pada Jumat (30/9) lalu.
Namun Alex enggan membeberkan secara gamblang substansi pertemuan tersebut.
"Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK ya, kapan? Jumat yang lalu. Tentu substansi apa yang dibicarakan bukan untuk konsumsi media tapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan.
Nah itu sudah menjadi SOP, baik di BPK atau di BPKP," kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/10).
Kemudian, Alex menyinggung pengalaman dirinya sebagai auditor selama 20 tahun.
Menurutnya, auditor tidak menyimpulkan siapa pelaku korupsi, tapi hanya sebatas mengungkap hitungan tentang kerugian negara.
"Auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya mengungkap fakta. Nah tentu yang bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa, peristiwa pidana, peristiwa administratif, atau peristiwa perdata, itu domainnya penyidik, penuntut umum seperti," ucapnya.
"BPK hanya menghitung nilai kerugian negara ya dalam kasus apapun. Bisa jadi perdata, bisa jadi administratif, atau bahkan pidana," tambahnya.
BUKA-BUKAAN
Lebih lanjut, Alex menyebut KPK akan buka-bukaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E.
Hal tersebut dilakukan agar KPK tak dicurigai seolah-olah mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu kita buka saja supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang," ujar Alex.
Alex mengatakan KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka. Termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies.
"Saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan," imbuhnya.
Kemudian Alex menegaskan deklarasi Partai NasDem yang mengumumkan untuk mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 tidak akan mengganggu proses pengusutan kasus Formula E.
Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut akan terus berjalan.
"Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak," tegas Alex.
Alex menyebutkan deklarasi NasDem mengusung Anies sebagai capres 2024 adalah baru sebatas tahap awal.
Menurutnya, belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat masa pendaftaran.
"Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi, atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol," ucap Alex.
NasDem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung pada 2024, yakni Anies Baswedan.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10).
Tak Takut
Merespons terkait isu pemaksaan tersangka terhadap Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta.
Alex menyebut KPK tak takut dinilai politis dalam menangani kasus tersebut.
"Apakah tidak takut kasus ini dipaksakan? Kenapa harus takut?" kata Alex.
Alex menegaskan KPK bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, KPK tak terpengaruh rumor terkait politisasi atau kriminalisasi dalam penanganan kasus Formula E.
"Kami hanya bicara tentang hukum, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi terkait rumor yang ada di luar, itu tidak ada kaitannya sama sekali," ucapnya. (detikcom/c)
