Medan (SIB)
Wali Kota Binjai terpilih periode 2021-2024, H Juliadi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin Medan, Selasa (9/2) sekitar pukul 23.00 WIB.
Ketua Tim Pemenangan Juliadi-Amir Hamzah, Zainuddin Purba membenarkan Juliadi telah meninggal dunia.
Disinggung penyebab meninggalnya, Zainuddin yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar mengaku pihak keluarga menutupi apa penyakit Juliadi kepada pihaknya hingga sampai dirawat di rumah sakit.
"Kemarin saya hubungi pihak keluarga tidak mau terbuka apa penyakitnya. Itupun kami tau Beliau terpapar Covid-19 dari pemberitaan. Setahu kami beliau dirawat di RSU Bunda Thamrin Medan lebih kurang semingguan," ketusnya.
Saat disinggung sikap yang akan diambil Partai Golkar atas untuk pengganti Juliadi, ia enggan berkomentar lebih lanjut.
"Nanti saja itu dibicarakan ya. Mohon doa dari masyarakat atas meninggalnya Juliadi dan untuk keluarga yang ditinggalkan," ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Kasub Humas dan Marketing RS Bunda Thamrin Medan Ivo JA Simorangkir belum menjawab Whatsapp perihal meninggalnya Juliadi.
Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah MM mengatakan Juliadi dirawat di RSU Bunda Thamrin Medan akibat Covid-19. "Beliau sudah dirawat selama 3 hari," ungkapnya.
Pukulan Bagi Sumut
Untuk ketiga kalinya dunia politik dan pemerintahan Sumatera Utara kembali berduka setelah Wali Kota Binjai terpilih, Juliadi, meninggal dunia. Sebelumnya, dua kali berturut-turut Wali Kota terpilih Pematang Siantar juga wafat sebelum sempat menjabat.
“Ini jelas duka yang memukul tidak saja warga di kota tersebut, dalam hal ini Binjai dan Pematang Siantar, tetapi juga Sumatera Utara bahkan Indonesia secara keseluruhan. Beliau-beliau itu terpilih tentu karena menjadi tumpuan harapan masyarakat, makanya dipercayai dan dipilih,†kata tokoh masyarakat Sumut, Dr RE Nainggolan MM saat ditanyakan pendapatnya tentang fenomena itu.
Diingatkannya, semua kepala daerah terpilih adalah hasil dari proses yang sangat mahal sekaligus terhormat. “Ongkos demokrasi langsung itu sangat besar. Baik dari segi biaya, maupun waktu dan perhatian. Secara khusus kita bahkan menempuh risiko di tengah pandemi Covid-19. Mengapa kita lakukan? Karena itu cara yang paling rasional untuk tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sekaligus memastikan keberlanjutan pemerintahan yang legitimate. Dalam demokrasi, rakyat yang memilih pemimpinnya,†katanya.
Dalam kaitan itu, Sekdaprov Sumut 2008-2010 yang juga pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara itu mengatakan kepergian mendadak seperti itu terasa memukul dan mengguncang. “Yang sangat kehilangan bukan saja keluarga, tetapi pendukung dan masyarakat yang memilih dan menaruh harapan padanya, termasuk masyarakat secara umum," ungkapnya.
Pada bagian lain, dia menyampaikan harapan agar Wakil Wali Kota terpilih, baik di Binjai maupun di Pematang Siantar mampu melanjutkan kepemimpinan, tetap berpegang teguh pada visi dan misi mereka sebagai pasangan dulunya. “Mereka kini mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Harus memastikan semua bisa bersatu padu, segenap komponen masyarakat di sana tetap kompak dan sinergis, bertekad mendengar dan menindaklanjuti aspirasi, dan sekuat tenaga memenuhi harapan para pemilih dan seluruh warga kota," paparnya.
Tokoh masyarakat yang masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan itu mengaku optimis, para wakil wali kota terpilih yang pada saatnya nanti akan dilantik menjadi wali kota, akan mampu memosisikan dirinya sebagai pemimpin bagi semua, berlaku adil dan menempatkan kepentingan warga kota yang dipimpinnya di atas kepentingan pribadi atau golongan.(M11/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
