Wapres: Pemekaran Provinsi-Kabupaten Masih Moratorium Kecuali Papua

* Ternyata yang Dulu Dimekarkan Pendapatan Aslinya Tidak Mendukung

386 view
Wapres: Pemekaran Provinsi-Kabupaten Masih Moratorium Kecuali Papua
Foto ANTARA/Andilala
Wapres Ma'ruf Amin (tengah), Gubernur Kalbar Sutarmidji (kanan) dan Ketua MPW ISMI Kalbar Sukiryanto serta Ketua MPP ISMI Ilham Akbar Habibie saat menghadiri Silabis ISMI ke-14 di Kota Pontianak, Kalbar, Rabu.  

Pontianak (SIB)

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan pemekaran wilayah provinsi ataupun kabupaten hingga saat ibu masih moratorium terkecuali di Papua.

"Jadi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten masih moratorium, dan yang minta itu bukan hanya di provinsi, tetapi ratusan kabupaten kota juga minta dimekarkan," kata Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja dalam menghadiri Silaturahmi Bisnis Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) ke-14 di Pontianak, Rabu (23/11).

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terkait pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Hal itu dilakukan, karena yang dulu dimekarkan ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung, " katanya.

Dia menegaskan, pemekaran dilakukan terkecuali untuk Papua karena provinsi tersebut sangat penting karena terlalu luas dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, ia mengatakan, pemekaran Papua juga bertujuan mengendalikan keamanan sehingga pembagian provinsi di Papua yang tadinya satu sekarang jadi empat, contohnya Papua Barat satu menjadi dua provinsi.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan sarana bagi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk.

"Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," katanya.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar