Parapat (SIB) -Pembangunan perpanjangan landasan pacu (run way) Bandara Sibisa Desa Pardamean Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa ditunda akibat beberapa warga pemilik lahan menuntut agar hak ganti untung lahan diselesaikan terlebih dahulu.
Demikian dikatakan warga Ramsion Brutu bersama istri dan Santo Sirait saat pertemuan di Kantor Bandara Perintis Sibisa Desa Pardamean Kecamatan Ajibata Tobasa yang dihadiri Kepala Bandara Sibisa Farel Lumbantobing, Kadis Perhubungan Tobasa Ir P Sianipar, Kepala Adpel Sibisa Jansen Saragih dan konsultan, Senin (29/7).
Ramsion Brutu mengatakan sangat mensyukuri dan menyambut adanya pembangunan di daerahnya, namun dirinya keberatan dan menolak pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Sibisa sebelum sengketa lahan dan ganti untung pergantian lahan miliknya selesai.
"Kita meminta kepada pemerintah memberikan ganti untung sepantasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita juga meminta agar pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Sibisa ditunda sebelum sengketa lahan selesai," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Tobasa P Sianipar menyampaikan agar masyarakat membuat gugatan ke pengadilan. "Saya kira kalau itu digugat tidak akan mengubah desain yang sudah difinalkan Kementerian Perhubungan. Kita tetap mengacu pada penyerahan dari masyarakat terdahulu dan tokoh-tokoh masyarakat yang saat ini masih hidup sebagai saksi hidup yang bisa kita temui ketika sertifikat ini diproses," ujarnya.
Sianipar mempersilakan agar Ramsion Brutu dan masyarakat lainnya untuk menggugat dan pemerintah akan mengakomodir dan akan menyelesaikan secara baik-baik karena pemerintah hadir untuk membangun masyarakat bukan untuk menyakiti.
"Tidak ada yang kehilangan hak satu jengkalpun di sini karena pemerintah tidak akan mau menyakiti rakyatnya," katanya.
Kepala Bandara Sibisa Farel menyampaikan, dalam pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Sibisa saat ini terhalang karena adanya sengketa lahan sehingga tidak dapat terselesaikan sesuai dengan target yang semestinya panjang landasan pacu 1.700 meter terputus menjadi 1.630 meter karena adanya klaim dari masyarakat dan pembangunan ditunda dulu hingga permasalahan selesai.
Farel berharap agar sengketa lahan dapat terselesaikan dengan baik. "Kalau pemerintah hanya memegang aturan yang sudah diterbitkan yaitu sertifikat yang ada, kami dari Kementerian Perhubungan menyerahkan penyelesaian sengketa lahan ini ke Pemkab Tobasa, kapasitas kami hanya sebagai pengelola dan pembangunan di lahan yang sudah bersertifikat," katanya.
Farel menginginkan agar sengketa lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan dan pengembangan Bandara Sibisa yang berfungsi untuk menopang destinasi pariwisata Danau Toba bisa dilanjutkan sehingga program pemerintah bisa terlaksana dengan baik.
"Kita menginginkan ada solusi antara masyarakat dengan Pemkab sehingga pembangunan Bandar Udara dapat dilanjutkan. Pembangunan Bandara Sibisa dibiayai APBN sudah tiga tahap, menelan anggaran sekitar Rp 12 miliar, sementara over lay sekitar Rp 15 miliar. Anggaran pembangunan sebelumnya tidak tahu karena belum bertugas di Sibisa," katanya. (S12/t)
