Deliserdang (SIB)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Pdt Dr WTP Simarmata MA meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (SU) menyegerakan pembelajaran tatap muka (PTM) tapi harus terukur dan selektif. “SU sudah bebas zona merah Covid-19. Artinya boleh pembelajaran tatap muka (PTM) tapi harus selektif dan terukur,” ujarnya seusai sebagai saksi menandatangani komposisi pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Deliserdang masa bakti 2021 - 2024 yang dikomandoi Ratna Ginting SPd dan Sekretaris Dedi Tarigan SPd, Jumat (8/10) di GBI Cokro Lubukpakam.
Ephorus Emeritus HKBP itu mengupas ciri dan sifat virus Covid-19. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah bebas dari virus corona tapi tiba-tiba kasus terpapar muncul lagi seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. “Artinya, SU harus hati-hati. Jangan lengah. Musti tetap patuh protokol kesehatan,” tegasnya.
Bersamaan dengan itu, lanjutnya, karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang mengandalkan teknologi, timbul kecenderungan stress academic dan menurunnya kualitas hasil PJJ. “Ini pun harus segera diatasi. Itu sebabnya pemberlakuan PTM sesegera tapi harus terukur,” tegasnya.
Ia sependapat dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dengan kebijakan PTM terbatas. “Gubernur sebagai pimpinan Gustu Covid-19 harus tegas agar Sumatera Utara benar-benar bermartabat dalam merawat kesehatan publiknya,” tambahnya.
Ia memuji TNI/Polri yang proaktif dalam vaksinasi di SU. Pekerjaan dilakukan hingga ke pelosok. “DPD RI mendukung langkah tegas Gustu Covid-19 Sumatera Utara, Kapolda Irjen Panca Simanjuntak dan Pangdam I BB Mayjen TNI Hasanuddin dalam vaksinasi. Jika diperlukan, diikuti dengan sanksi jika masih ada pihak yang menolak vaksin karena termakan isu hoax,” tambah mantan Ketua PGI wilayah SU tersebut.
Pihaknya juga minta instansi terkait menangani stress academic yang terjadi karena PJJ berkepanjangan. “Gubernur, Kapolda, Pangdam dan jajaran pasti mampu mengatasinya,” tambahnya.
Ia menyarankan, PTM diberlakukan berjenjang dan guru mengawasi penuh. Misalnya, masuk sekolah tak ada kesempatan untuk berkelompok seperti ekstrakurikuler atau tidak ke kantin. “Masuk ke kelas, kapasitasnya dibatasi. Ada rotasi sekolah bergelombang. Tentunya masker itu wajib sebagai bagian dari protokol kesehatan. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklistnya harus jelas,” tutup Pdt WTP Simarmata. (R10/f)
