DPRD Pematangsiantar Kritisi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19


218 view
DPRD Pematangsiantar Kritisi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
Fuad Hasim/detikcom
Ilustrasi
Pematangsiantar (SIB)
DPRD Pematangsiantar mengkritik anggaran belanja terkait penanganan pandemi Covid-19 dan meminta data valid orang-orang yang sudah terpapar.

Demikian disampaikan para juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, Demokrat, Golkar menyikapi pengantar nota keuangan Ranperda P-APBD tahun 2020 di rapat paripurna DPRD dipimpin Timbul M Lingga (ketua) didampingi Ronald D Tampubolon (wakil ketua) di Gedung Harungguan, Rabu (16/9) sore.

Jurubicara Fraksi PDI Perjuangan, Astronout Nainggolan memohon data paling mutakhir mengenai total belanja terkait penanganan Covid-19dan apa kendala yang dihadapi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.

Jurubicara Fraksi Hanura, Suhanto Pakpahan mengatakan realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 bersumber dari pengurangan belanja rutin 50 persen, penghentian aktivitas belanja barang, tidak memiliki relevansi dengan upaya penanganan Covid-19, dimohon penjelasan wali kota.

Jurubicara Fraksi Partai NasDem, Tongam Pangaribuan meminta keterangan dari wali kota tentang akurasi data orang-orang yang sudah terpapar Covid-19. Disinggung mengenai eksistensi rumah singgah yang diperuntukkan buat pasien Covid-19. Wali kota diminta mengalokasikan anggaran pengadaan masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Jurubicara Fraksi Demokrat, Ilhamsyah Sinaga mengaku pihaknya belum melihat besaran anggaran realokasi dan refocusing yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Jurubicara Fraksi Partai Golkar, Lulu Carey Gorga Purba mengutarakan apabila masih ada temuan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemko Pematangsiantar terkait rekomendasi temuan BPK-RI, agar segera diselesaikan.

Di lain pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dipertanyakan apa faktor penyebab ketidakmampuan Pemko Pematangsiantar meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah).

Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan wali kota tentang persoalan pembangunan tugu Sangnaualuh yang dihentikan.

Fraksi Hanura meminta wali kota, meninjau ulang posisi Plt Kadis Pendidikan disertai argumentasi alasan untuk diganti. Disinggung pengadaan paket internet dan handphone bagi siswa tidak mampu, agar dapat mengikuti PJJ (pembelajaran jarak jauh).

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pendataan akurat pengusaha UMKM yang terdampak langsung pandemi Covid-19, bantuan Rp 2,4 juta pelaku UMKM. Selain itu dana bina lingkungan dan CSR perusahaan-perusahaan.(S02/c)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com