Medan (SIB)
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menilai, 8 Pemkab di kawasan Danau Toba (Taput, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) terkesan tidak serius mengatasi berbagai persoalan, termasuk limbah dan keramba jaring apung (KJA) yang telah mencemari Danau Toba.
"Hal ini terbukti, ketika Komisi B DPRD Sumut mengundang 8 kepala daerah di kawasan Danau Toba, pada Rabu (26/1) untuk rapat dengar pendapat di DPRD Sumut, hanya perwakilan tiga kabupaten yang hadir (Karo, Dairi dan Samosir).
Sementara perwakilan Simalungun, Toba, Taput, Humbahas dan Pakpak Bharat tidak tampak hadir," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Kamis (27/1) di DPRD Sumut.
Melihat ketidakseriusan 8 kabupaten tersebut, tambah Zeira, pertemuan yang sedianya membahas isu mutakhir dan sinkronisasi kebijakan terkait pariwisata Danau Toba, dengan penuh kekecewaan terpaksa dibatalkan dan dijadwal ulang pertemuan.
"Yang paling mengecewakan, utusan yang hadir juga setingkat kepala dinas dan seksi. Bagaimana bisa kita serius melestarikan Danau Toba, jika para bupati tidak serius membahasnya," ujar Zeira sembari menambahkan, dalam undangan tersebut, sempat juga hadir Bupati Karo Cory Br Sebayang, tapi karena hanya dia kepala daerah, akhirnya diutusnya Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi mengikuti pertemuan.
Ditambahkan Zeira, kalau tadinya semua kepala daerah hadir, tentu akan dihasilkan sebuah rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat, terkait dengan persoalan krusial yang hingga kini belum terselesaikan, yakni penutupan KJA yang ada di seputaran Danau Toba.
“Berdasarkan data terakhir yang diterima Komisi B, sudah ada sekitar 1.439 petak KJA milik masyarakat dan perusahaan dari 7 kabupaten yang sudah ditertibkan. Jumlah ini masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan puluhan ribu KJA milk masyarakat dan pengusaha yang beroperasi di Danau Toba," katanya.
Bendahara DPW PKB Sumut ini mengingatkan para bupati se kawasan Danau Toba ini agar serius menyelesaikan masalah KJA dan pencemaran Danau Toba ini, jangan lagi ada ego sektoral karena merasa tidak mendapat manfaat dari sumber pendapatan di Danau Toba, sehingga tidak serius menanganinya.
"Kita perlu melakukan kesepakatan bersama, untuk disampaikan ke pemerintah pusat, agar semakin serius mencari solusi atau memberlakukan aturan lain untuk menyelesaikan KJA, yang sangat mengganggu terwujudnya kawasan strategis pariwisata Danau Toba," tegas Zeira.
Berkaitan dengan itu, tambah Zeira, untuk menindaklanjuti pertemuan dengan 8 bupati se kawasan Danau Toba itu, Komisi B akan bersikap jemput bola, dengan cara bertemu langsung dengan stakeholder ke daerah masing-masing kabupaten. (A4/c)
