Medan (SIB)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian meminta Pemprov Sumut untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi aturan terkait penetapan harga tanda buah segar (TBS) sawit yang sudah ditetapkan pemerintah, guna melindungi petani sawit dari keterpurukan pengaruh larangan expor CPO (Crude Palm Oil).
"Kita sudah berkoordinasi dengan Kadis Perkebunan Sumut, Lies Handayani, agar instansi tersebut secepatnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, guna melihat langsung harga TBS di tingkat petani," tandas Ahmad Hadian kepada wartawan, Kamis (28/4) seusai menemui Kadis Perkebunan Sumut.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, sebenarnya ada kewenangan gubernur dalam penetapan harga TBS melalui Permentan No1/2018, dengan mempertimbangkan beberapa variabel, di antaranya adalah faktor harga pasaran CPO, harga pasaran kernel dan rendemen.
Di Sumut, katanya, gubernur pada minggu lalu sudah menetapkan harga TBS pada usia tanam 10 - 20 tahun masih berkisar Rp3.900/Kg dan harga itu berlaku hingga 26 April 2022. Penetapan itu dilakukan setiap pekan atau hari Rabu.
Namun faktanya di lapangan, ujar anggota Komisi B ini, angka ini hanya angin surga belaka, karena di lapangan jauh di bawah yang sudah ditetapkan atau hanya Rp 2.400-an/Kg untuk harga TBS dari pekebun plasma/kelompok tani yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Kalau untuk TBS hasil pekebun yang tidak bermitra pasti jauh di bawah harga tersebut.
Hadian menyatakan, Permentan No1/2018 memang hanya mengatur harga TBS khusus bagi pekebun yang tergabung dalam kelembagaan dan bermitra dengan PKS. Dengan adanya fenomena harga yang tidak menentu saat ini, sangat perlu dilakukan Sidak oleh Dinas Perkebunan Sumut ke lapangan.
Patuhi
Dalam kesempatan itu, Ahmad Hadian juga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beserta seluruh jajaran agar menginstruksikan seluruh perkebunan di Sumut untuk mematuhi Undang-undang (UU) No 39/2014 tentang kewajiban perusahaan perkebunan memiliki binaan plasma sebanyak 20 persen dari luas HGU-nya.
“Bagi perusahaan yang membandel, beri sanksi tegas mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan HGU, agar lebih banyak pekebun yang bermitra dengan perusahaan, sehingga harga TBS bisa dibantu,†tegasnya seraya meminta Pemprov Sumut harus gencar menyosialisasikan aturan tersebut kepada para pekebun agar aktif berlembaga melalui kelompok tani/koperasi dan bermitra dengan perusahan perkebunan.
Dengan bermitra bersama perusahaan inti, tambahnya, diharapkan kualitas TBS hasil kebun rakyat akan semakin baik, karena melalui kemitraan tersebut perusahaan akan membina dan membantu pekebun mulai dari penyediaan bibit bersertifikat dan penyediaan sarana produksi lainnya. (A4/d)
