DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Perda pada sidang peripurna pendapat akhir fraksi yang digelar di gedung dewan, Selasa (21/6).
Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, Waka Polres Taput Kompol Joni Sitompul, Kasdim 0210 TU Mayor Arh AS Butarbutar dan para pimpinan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.
Fraksi partai Golkar dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Joni Tombang Marbun menyampaikan, agar Pemerintah Daerah (Pemda) lebih ekstra keras mendapatkan anggaran pembangunan sehingga rencana visi-misi bupati dan wakil bupati bisa tercapai.
"Dapatkan anggaran pembangunan supaya rencana lima tahunan visi-misi bupati dana wakil bupati bisa tercapai," ujarnya.
Kemudian Fraksi Partai Nasdem dalam pendapat akhir yang dibacakan Mauliate Sitompul menegaskan, objek wisata Kampung Nenas di Sipahutar yang sejak diresmikan sampai saat ini tidak ada aktivitas yang mendukung perekonomian masyarakat.[br]
"Kami tidak melihat adanya aktivitas di Objek Wisata Kampung Nenas yang mendukung perekonomian masyarakat karena lokasi tidak mempunyai daya tarik," jelasnya.
Fraksi Nasdem juga menyoroti masalah situs bersejarah peninggalan Belanda yang ada di Sihopong Kecamatan Simangumban supaya dikembangkan untuk meningkatkan PAD Taput.
"Kami juga mengusulkan agar menambah petugas kebersihan di daerah wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita. Karena menurut Fraksi Nasdem, daerah wisata itu saat ini terlihat kurang rapi dan bersih sehingga bisa mempengaruhi minat kedatangan pengunjung," ujarnya. [br]
Dalam kesempatan itu, Fraksi Nasdem juga menyinggung agar penanggulangan dan penanganan bencana supaya dilakukan dengan cepat dan tanggap mengingat Kabupaten Taput termasuk daerah bencana.
Bupati Taput Nikson Nababan dalam sambutannya yang diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat mengepresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Taput yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda LKPJ ini.
"Seluruh pandangan, masukan, saran, dan pendapat akhir yang disampaikan seluruh fraksi akan dijadikan sebagai masukan yang berharga dan bahan pertimbangan bagi eksekutif yang dilandasi prinsip kebersamaan," ungkapnya. (F4/d)