Binjai (SIB)
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Binjai, Forkopimda, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh etnis, Serikat Pekerja, Ormas, serta mahasiswa Kota Binjai menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Sofa Coffee, Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Jumat (23/9).
Kegiatan ini mengusung tema "Ngopi FKDM (Ngobrol Pintar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kota Binjai" serta subtema "Penyesuaian harga BBM Untuk Pengalihan Subsidi Bagi Rakyat Miskin".
Ketua FKDM Kota Binjai Surya Dharma diwakili Sekretaris, Sri Ulina Ginting, dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menjaga kondusifitas kerawanan sosial akibat dampak penyesuaian harga BBM.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Binjai, HT Syarifuddin, mewakili Pemerintah Kota Binjai, mengucapkan terima kasih kepada FKDM yang sudah menggagas acara ini.
" Ini merupakan gagasan yang baik dari FKDM Binjai. Artinya kita tidak perlu lagi turun ke jalan untuk melakukan unjukrasa. Dengan kegiatan ini kita bisa berdiskusi bersama dalam menyikapi penyesuaian harga BBM," ungkap Kaban Kesbangpol Binjai.
Usai menyampaikan sambutannya, Kaban Kesbangpol Binjai juga secara resmi membuka kegiatan Ngobrol Pintar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Binjai.
Bagian Perekonomian Pemko Binjai yang diwakili Rozehan Fadhil, dalam sambutannya juga mengucapkan bahwa sebelumnya Wali Kota Binjai pernah melaksanakan diskusi dengan pihaknya akibat dampak penyesuaian harga BBM. [br]
" Dalam rapat itu, sepakat melakukan refocusing anggaran sebanyak 2 persen untuk masyarakat Binjai, dan akan disalurkan melalui OPD terkait. Pak Wali juga berpesan agar mulai saat ini kita bisa berhemat," beber Rozehan.
Senada, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Amran, juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang ikut dalam kegiatan ini guna berdiskusi terkait penyesuaian harga BBM yang sudah terjadi sejak 3 September 2022 lalu.
"Dengan naiknya ini, secara otomatis APBN juga terbebani. Dengan kondisi ini tentunya bisa menghambat penyelenggaraan Pemerintah dari tingkat Pusat hingga daerah," pungkasnya.
Dengan adanya penyesuaian harga BBM ini, tentunya berdampak bagi masyarakat. Bahkan dapat menimbulkan inflasi. "Artinya daya beli masyarakat menjadi menurun akibat harga kebutuhan yang naik. Bahkan angka pengangguran pun bisa bertambah karena harga produksi naik sementara daya beli menurun," bebernya.
Dengan berbagai pertimbangan, lanjut Amran, akhirnya Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. "Begitupun pemerintah tetap mengalihkannya ke bantuan sosial dengan menyalurkan bantuan untuk masyarakat," urainya.
Dalam bantuan sosial ini, sebanyak 20,65 juta rakyat Indonesia menerimanya dengan besaran Rp 150.000/bulan/KPM, dan dibayarkan setiap 4 bulan sekali.
"Di Binjai, sebanyak 13.325 KPM berhak menerimanya dan ini sesuai data yang kami terima dari PT Pos Indonesia Kota Binjai," sambung Amran, seraya menambahkan bahwa Pemko Binjai boleh menggunakan dana untuk perlindungan tenaga kerja, transportasi umum dan lain lain. (MI/c)
