Parapat (harianSIB.com)
Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar mendesak pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan masyarakat mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan di sekitar kawasan Danau Toba agar bencana banjir bandeng yang terjadi di Kota Wisata Parapat tidak berulang.
"Banjir bandang pada Kamis (13/5/2021), sekira 17.00 WIB di Parapat merupakan dampak penurunan dari kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba," kata Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar melalui rilis tertulis, Jumat (14/5/2021).
Dikatakannya, banjir bandang yang sama sudah kerap terjadi di Parapat, pada Desember 2018, Februari 2019, Juli 2020 dan Mei 2021 hingga mengakibatkan masyarakat rugi material dan arus lalu lintas terganggu.
"Berdasarkan investigasi Komite Gereja dan Masyarakat (KGM) HKBP dengan mitranya atas rentetan peristiwa tersebut, kami telah mempelajari banjir bandang di Parapat berkaitan erat dengan aktivitas penebangan kayu di Hutan Sitahoan dan Hutan Sibatuloting, baik itu untuk kepentingan hutan tanaman industri (penanaman eukaliptus), pemanfaatan kayu dan hasil hutan oleh para pengusaha lokal, ditambah oleh aktivitas pertanian masyarakat dalam skala yang jauh lebih kecil," terang Robinson.
Disampaikannya, di Dusun Sualan Desa Sibaganding hingga Tanjung Dolok, Parapat, terdapat sejumlah aliran sungai yang sumber airnya berasal dari Sitahoan dan Kawasan Hutan Sibatuloting dan bila hujan deras sungai akan meluap dan membawa material lumpur dan bebatuan hingga mengancam keselamatan masyarakat seperti yang sudah terjadi saat ini.
"Jika degradasi hutan terus berlangsung, banjir bandang di kawasan ini akan semakin kerap terjadi. Struktur tanah di sekitar Danau Toba adalah tanah, pasir dan bebatuan serta topografinya berbukit-bukit sehingga berpotensi terjadinya bencana. Ini butuh pengawasan dari lemerintah dan masyarakat serta stakeholder lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan sekitar Danau Toba agar tidak terjadi longsor," katanya.
Ditambahkannya sesuai dengan Konfessi HKBP 1996 Pasal 5 tentang Kebudayaan dan Lingkungan, HKBP mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini dan memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh (Kej. 2: 5-15).
Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah (Mzm. 8: 4-10); menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (Ul. 5:15, 21; Ul. 19-20). "Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan yang berkesinambungan adalah panggilan kita sebagai warga gereja," tandasnya.
Dia meminta pemerintah pusat dan daerah mengkaji kebijakan yang lebih spesifik untuk menghentikan laju deforestasi (penebangan hutan), dengan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pihak yang merusak lingkungan hidup dan hutan di kawasan Danau Toba.
Hutan merupakan faktor penting dan pendukung untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur dan aneka fasilitas umum yang dibangun pemerintah pusat di sekitar super prioritas kawasan strategis pariwisata Danau Toba yang diharapkan membawa perbaikan kesejahteraan bagi rakyat di kawasan Danau Toba.(*)
