Sidikalang (SIB)
Unjuk rasa mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Dairi sampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk membahas dan mengesahkan P-APBD Tahun Anggaran 2022.
Sebanyak 15 orang perwakilan pengunjukrasa masuk ke ruang sidang sampaikan aspirasi dan tuntutan usai sidang paripurna agenda pembacaan pidato Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu pada peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Dairi, Sabtu (1/10) di ruang sidang dewan.
Persidangan turut dihadiri Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing, Sekda Dairi Budianta Pinem, Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman, para pimpinan OPD dan lainnya.
Juru bicara Forum Masyarakat Peduli Dairi Masrianto Ujung membacakan aspirasi dan tuntutan meminta anggota DPRD Dairi melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.
Meminta anggota dewan membuka dan menyelenggarakan persidangan, untuk membahas dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2022, kemudian, meminta anggota dewan senantiasa hadir dalam persidangan selanjutnya, guna memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Anggota dewan harus mengedepankan kepentingan umum/masyarakat Dairi, tidak hanya peduli dengan hak dan kepentingan pribadi.
Kemudian, mereka meminta agar badan kehormatan DPRD Dairi, menindak tegas para anggota dewan yang mangkir pada persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dewan yang sering tidak hadir pada persidangan mempertanggungjawabkan ketidakhadiran kepada masyarakat.
Sementara pada poin terakhir tuntutan Forum Masyarakat Peduli Dairi, apabila tidak mengindahkan tuntutan, dengan berat hati pengunjukrasa akan melakukan upaya yang lebih kuat dan serius, termasuk penyegelan terhadap rumah rakyat/ gedung DPRD Dairi, yang seharusnya dipergunakan menjadi tempat membicarakan kepentingan rakyat.[br]
Kemudian para pengunjukrasa meminta setiap fraksi memberikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan. "Kami sebagai perwakilan masyarakat, minta dewan agar membahas dan mengesahkan P-APBD 2022. Masyarakat tidak tau menau bagaimana regulasinya," ungkap mereka.
Pimpinan sidang Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang.
Sabam Sibarani memberikan kesempatan kepada perwakilan fraksi, memberikan jawaban. Dikatakan, bahwa anggota dewan siap membahas P-APBD 2022, jika ada ruang dan kesempatan sesuai regulasi.
Diterangkan, sesuai aturan pembahasan P-APBD paling lama per 30 September. Setiap fraksi, meminta pihak eksekutif berkonsultasi/ berkoordinasi kepada pimpinan atasan, dan menunjukkan regulasi, bahwa P-APBD bisa dibahas walaupun melewati waktu.
PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT
Sementara saat Sidang Paripurna, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu paparkan capaian program Pemerintah Kabupaten Dairi kurun waktu satu tahun terakhir.
Kabupaten Dairi bangkit lebih cepat setelah diguncang pandemi dan semakin unggul dengan program-program yang sudah direncanakan.
Optimisme yang dipelihara tentu relevan dengan indikator kinerja makro Pemkab Dairi, dapat membantu bangkit lebih cepat kedepan.
Katanya, indeks pembangunan manusia (IPM) 2021 sebesar 71,84, bertumbuh sebesar 0,27 poin dibanding 2020. Sementara tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dimana 2021 sebesar 1,49 persen, mengalami penurunan sebesar 0,26 persen, dibandingkan 2020 sebesar 1,75 persen.
Kemudian, katanya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi 2021 meningkat menjadi 2,05 persen, dibandingkan 2020, pertumbuhan ekonomi secara global anjlok dan di Kabupaten Dairi -0,94 persen. Pendapatan perkapita secara rata-rata 2021, seorang penduduk di Kabupaten Dairi mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 31,16 juta atau meningkat sebesar Rp 890.000 dari 2020 yaitu sebesar Rp 30,27 juta.[br]
Sementara, nilai gini ratio mengalami penurunan, dimana 2021 sebesar 0,2268, turun 0,0442 jika dibandingkan 2020 sebesar 0,271.
"Dengan itu, secara umum pendapatan yang diterima masyarakat semakin merata," ucapnya.
Kemudian, Eddy KA Berutu juga menyampaikan capaian dan akan dilakukan secara berkesenambungan di berbagai sektor di antaranya sektor reformasi birokrasi, pertanian, kesehatan dan pendidikan, pekerjaan umum, pelayanan kependudukan, perpustakaan dan lainnya. (B3/c)
