Fraksi Hanura DPRD Pematangsiantar Kritisi Penurunan Pendapatan Daerah


388 view
Fraksi Hanura DPRD Pematangsiantar Kritisi Penurunan Pendapatan Daerah
f:ist/mistar
Sidang paripurna pembahasan R-APBD Kota Pematangsiantar TA 2021
Pematangsiantar (SIB)
Fraksi Hanura DPRD Pematangsiantar mengkritisi pendapatan daerah yang semula Rp 955.616.676.600 menjadi Rp 734.755.175.742 atau berkurang Rp 220.861.500.858 di R-APBD Tahun 2021. Belanja daerah di P-APBD Tahun 2020 sebanyak Rp 1,015 triliun, sementara di R-APBD Tahun 2021 turun menjadi Rp 751.255.175.742 atau selisih Rp 263.749.786.939.

Hal itu dibacakan juru bicara Fraksi Hanura, Suhanto Pakpahan pada rapat paripurna DPRD, dipimpin Timbul M Lingga SH (ketua) di Gedung Harungguan, Senin (16/11) sore, menyikapi pengantar nota keuangan R-APBD Tahun 2021 disampaikan Wali Kota Hefriansyah pada rapat sebelumnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ilhamsyah Sinaga menambahkan, soal penurunan pendapatan daerah fraksinya meminta, perlu melakukan penyelarasan terhadap rencana pendapatan daerah tahun 2021.

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Lulu Gorga Purba menyoroti tiga dari lima pointer prioritas pembangunan Kota Pematangsiantar. Pointer pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan, Wali Kota Hefriansyah diminta agar menempatkan ASN yang terampil dan profesional, bukan karena kedekatan atau nepotisme.

Pointer kedua meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat diminta Fraksi Partai Golkar agar Pemko Pematangsiantar lebih serius menindaklanjuti proses percepatan diterbitkannya “persetujuan substantif” dari Kementerian ATR/ BPN, sehingga revisi Ranperda RTRW (rencana tata ruang wilayah) dapat segera diajukan ke DPRD, untuk dibahas.

Pointer ketiga peningkatan infrastruktur wilayah kota diminta keseriusan Pemerintah Kota Pematangsiantar, agar pengerjaan proyek-proyek pembangunan fisik (pengadaan barang dan jasa) dapat dimulai berproses di bulan Februari, setiap tahun anggaran berjalan.
Juru bicara Fraksi Hanura menambahkan, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyusun rencana kerja pembangunan (RKP) tahun 2021. Dalam konteks daerah, diminta Pemko Pematangsiantar juga membuat RKPD kota tahun 2021.

Fraksi Partai Demokrat mengutarakan perlu bersama-sama mencermati dan melakukan penyelarasan terhadap rencana pendapatan daerah tahun 2021. Fraksi itu menyadari isu internasional, nasional dan daerah tengah dilanda pandemi Covid-19.

Maka di tahun 2021 menurut Ilhamsyah Sinaga menjadi masa sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, meski diakui masa paling sulit, banyak kegiatan tertunda, karena hampir semua anggaran dinas bahkan kelurahan di refocusing untuk penanggulangan Covid-19, walau tidak jelas peruntukkannya, sebutnya.

Rapat paripurna DPRD diskors, dilanjutkan Selasa (17/11) untuk mendengar nota jawaban Wali Kota Pematangsiantar. (S02/c)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com