Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 07 Juli 2025
LIVE

Fraksi Nasdem DPRD Medan Minta BPJS Kesehatan Beri Keringanan Bayar Tunggakan Peserta

Redaksi - Kamis, 09 Juni 2022 11:41 WIB
437 view
Fraksi Nasdem DPRD Medan Minta BPJS Kesehatan Beri Keringanan Bayar Tunggakan Peserta
Foto : Ist/harianSIB.com
Afif Abdillah.
Medan (SIB)
Masalah tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang jumlah mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah per keluarga menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (6/6). Permasalahan tersebut diungkap fraksi ini pada penyampaian pemandangan umum dibacakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah.

Afif mengatakan, informasi terkait tunggakan BPJS Kesehatan didapat saat sosper maupun reses, mendengarkan langsung keluhan warga yang mengeluhkan soal tunggakan pembayaran karena Covid-19. Melalui Pemko Medan bisa menyampaikan ke pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan pembayaran.

“Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta rupiah, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur,” kata Afif dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim.

Seharusnya, kata Afif, ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan saja dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.[br]

Di sisi lain, Afif menegaskan, Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Fraksi Nasdem meminta penjelasan tentang program Jampersal. Selama ini ada di anggaran Pemko Medan, namun hingga saat ini tidak bisa diklaim oleh masyarakat. “Masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai program Jampersal, karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” ungkap Afif.

“Kami mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan. Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Untuk itulah program ini harus berlanjut karena dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” harapnya. (A8/a)

Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
bpjs kesehatanfraksi nasdem dprd medankeringanan bayar tunggakan peserta
komentar
beritaTerbaru