Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar

Fraksi Partai Golkar dan Gerindra Kritisi Kenaikan NJOP 1000 Persen


275 view
Fraksi Partai Golkar dan Gerindra Kritisi Kenaikan NJOP 1000 Persen
Istimewa
ilustrasi pajak. 
Pematangsiantar (SIB) -Kenaikan NJOP (nilai jual obyek pajak) 1000 persen oleh Wali Kota Pematangsiantar dikritisi Fraksi Partai Golkar dan Gerindra, supaya ditinjau ulang, karena sangat meresahkan masyarakat. Hal itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD dipimpin Ronald Darwin Tampubolon SH (wakil ketua) didampingi Timbul M LIngga SH (ketua) di Gedung Harungguan, Senin (26/4).

Agenda tunggal rapat paripurna DPRD dihadiri Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus SE MM, mendaulat tujuh juru bicara fraksi di DPRD, menyampaikan pemandangan umum menyikapi nota pengantar LKPj (Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban) Wali Kota Pematangsiantar tahun 2020.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Ir Daud Simanjuntak MM dan juru bicara Fraksi Gerindra Netty Sianturi SM mengkritisi kebijakan Wali Kota Pematang-siantar terkait kenaikan NJOP 1000 persen. Kedua fraksi tersebut berharap supaya kenaikan NJOP itu ditinjau ulang.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ferry SP Sinamo mengkritisi fasilitas umum seperti ruas jalan raya (umum) berlubang, lampu penerangan jalan padam, gorong-gorong dan drainase tersumbat, belum ada tindakan cepat dari OPD terkait.

Juru bicara Fraksi Hanura Dedy Putra Manihuruk SH meminta Pemko Pematang-siantar benar-benar serius menggenjot penadapatan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang potensial menymbang PAD.

Juru bicara Fraksi PAN Persatuan Indonesia Nurlela Sikumbang mempertanyakan Pemko Pematangsiantar program spektakuler apa yang dilakukan menyikapi jumlah pengangguran meningkat menjadi 11,50 persen dibanding tahun 2019 sebesar 11,12 persen, tetapi mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,27 persen tahun 2020 dibanding tahun 2019.

Juru bicara Fraksi Demokrat Metro Bodyart Hutagaol SH berharap peningkatan kualitas pendidikan, Pemko Pematangsiantar dapat memfasilitasi bagi siswa miskin dan siswa berprestasi untuk menyiapkan generasi cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sehingga mampu menghadapi kemajuan zaman.

Juru bicara Fraksi Partai NasDem, Janiapoh Saragih meminta penjelasan wali kota terkait persoalan pembangunan infrastruktur, sampai kini meninggalkan polemik, salah satu permasalahan terjadi pencurian material eks pembangunan tugu Raja Sangnaualuh berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketujuh juru bicara fraksi juga mempertanyakan dan menyoroti sejauh mana penanganan Covid-19 termasuk data pasien yang terpapar, upaya apa yang telah dilakukan Pemko Pematangsiantar selain vaksinasi mencegah pusat-pusat kerumunan.

Diminta fraksi, Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang penetapan beban tetap pemakaian air Perumda Tirtauli dicabut, bagaimana status Gedung Olahraga (GOR), bagaimana perkembangan pembangunan outer ring road, proses pembebasan lahan 573, 41 hektare Tanjungpinggir dan penuntasan revisi Perda RT/RW.

Dipertanyakan penyajian laporan keuangan masing-masing OPD terutama RSUD Dr Djasamen Saragih dinilai belum tertib, PD Horas Jaya, PD PAUS yang telah terindikasi ada kerugian keuangan negara.

Rapat paripurna diskors, dilanjutkan Selasa (27/4) pukul 14.00 WIB, untuk mendengar nota jawaban atas pemandangan umum ketujuh fraksi. (D1/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com