Politisi Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memprioritaskan pengalokasian anggaran ketahanan pangan di APBD Sumut TA 2023, untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan melanda daerah ini.
"Tentu kita mengetahui, Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian berat berupa ancaman krisis pangan, energi dan ketidakpastian global yang bisa memicu krisis ekonomi, sehingga Gubernur Sumut perlu mengantisipasinya dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan lebih besar di APBD Sumut TA 2023," ujar Parlaungan Simangunson kepada wartawan, Senin (8/8) di Medan.
Apalagi saat ini, tandas Parlaungan, APBD Sumut TA 2023 sedang dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut dan Pemprov Sumut, besar harapan masyarakat agar diprioritaskan anggaran ketahanan pangan tersebut di Dinas Ketapangnak (Ketahanan Pangan dan Peternakan) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura (KPH) Sumut.
Penegasan itu disampaikan Parlaungan menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di harian SIB (8/8), yang mengajak seluruh elemen bangsa melakukan ikhtiar lahir dan batin menghadapi ujian berat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, berupa ancaman krisis pangan, energi, dan ketidakpastian global yang bisa memicu terjadinya krisis ekonomi.
"Warning dari Pak Moeldoko jangan kita anggap main-main, tapi harus diantisipasi sedini mungkin di Sumut, agar tidak sampai mengalami kondisi yang tidak normal, sebab terjadinya krisis pangan, bisa menimbulkan dampak terhadap krisis lainnya," tambah Ketua AKLI Sumut itu.[br]
Berkaitan dengan itu, tegas Parlaungan, untuk mengatasi krisis pangan dan pertanian yang juga terjadi akibat perubahan iklim dan gejolak ekonomi global ini, Pemprov Sumut perlu memprioritaskan anggarannya di APBD dan menyiapkan beberapa strategi, yakni meningkatkan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang stabil dan keberlanjutan.
Selain itu, tambahnya, perlunya peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kemudahan akses pasar serta peningkatan sumber daya alam di sektor pertanian dan perbaiki sistem pangan yang selama ini terabaikan, terutama para petani yang kurang perhatian dari pemerintah.
"Perbaikan sistem pangan ini sejalan dengan peningkatan produksi pangan domestik dan industri makanan lokal. Untuk itu, diperlukan stimulus ekonomi bagi pengusaha, baik penghasil makanan maupun petani yang dialokasikan di APBD untuk dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik," katanya. (A4/f)
