Ketua DPRD SU: Jangan Gegabah Tetapkan Masyarakat Tersangka Kasus Tanah di Puncak 2000 Siosar

* Alangkah Baiknya Lakukan Pendekatan Secara Adat dan Budaya "Runggu" Karo

94 view
Foto Dok
Drs Baskami Ginting
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mengingatkan Polres Karo agar jangan gegabah menetapkan masyarakat jadi tersangka dalam kasus konflik tanah di Puncak 2000 Siosar Karo, karena bisa menjadi perseteruan yang berkepanjangan antara masyarakat dengan PT BUK (Bibit Unggul Karobiotek) yang saat ini saling mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah di Siosar.

Hal itu diungkapkan Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (2/5) di Medan seusai menerima pengaduan masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah Karo didampingi Ketua Projo Karo Lloyd Reynold Ginting Munthe SP terkait ditetapkannya masyarakat sebagai tersangka dalam kasus tanah Puncak 2000 Siosar.

Menurut Baskami Ginting, masyarakat pemilik lahan di Puncak 2000 Siosar saat ini merasa resah, karena lahan yang dikuasai masyarakat diklaim PT BUK sebagai lahan miliknya berdasarkan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Pertanian No1/1997, sehingga ada warga yang sudah diadukan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karo.

"Hal ini terjadi terhadap salah seorang warga Elisabeth Melinda yang sedang melakukan pembersihan dengan mentraktor lahannya seluas 5 hektar, kemudian diadukan PT BUK ke Polres Karo dengan tuduhan melakukan perusakan tanaman kopi dan sere di lahan HGU-nya," ujar Baskami sembari menambahkan saat ini status Elisabeth menjadi tersangka.

Padahal menurut pengakuan Elisabeth Melinda bersama Ketua Projo Karo, tambah Baskami, pihaknya tidak ada merusak tanaman kopi dan sere, seperti yang dituduhkan PT BUK, karena lahan yang di traktor merupakan lahan kosong yang disewa dari ibunya (Dahlia Munthe) yang diberi kuasa Ratna Br Munthe untuk dikelola seluas 5 hektar.

"Lahan yang mau dikelola Elisabeth Melinda memiliki alas hak sesuai akta jual beli (AJB) No76/1980 yang dikeluarkan Camat Tigapanah Liwan Tarigan selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Ratna Br Munthe. Sementara PT BUK mengaku memiliki sertifikat HGU Pertanian No1/1997," jelas Baskami.

Akhirnya PT BUK melaporkan masyarakat ke Polres Karo dengan bukti lapor No:LP/822/XII/2020/SU/Res Tanah Karo, tertanggal 9 Nopember dengan tuduhan tindak pidana pengerusakan di areal HGU perusahaan dan kemudian Elisabeth Melinda jadi tersangka dan satu unit traktor milik warga Desa Sukamaju disita.

Menyikapi persoalan ini, Baskami berharap kepada Polres Karo agar arif dan bijaksana menyikapi persoalan tanah di Puncak 2000 Siosar yang saat ini saling berseteru dan saling mengklaim antara PT BUK dengan masyarakat sebagai pemilik lahan yang sah.

"Alangkah baiknya Polres Karo melakukan mediasi antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan adat dan budaya runggu (musyawarah). Agar persoalannya tidak terus berlarut-larut, sebab jika ditempuh melalui jalur hukum, masyarakat merasa terzolimi dan tentunya bisa berakibat buruk bagi iklim investasi di Puncak 2000 Siosar. (A4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com