Ketua DPRD SU Minta Menteri ATR/BPN Prioritaskan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumut

* Bersihkan BPN dari Pengaruh Mafia Tanah

162 view
Ketua DPRD SU Minta Menteri ATR/BPN Prioritaskan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumut
KOMPAS/NIKSON SINAGA
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (tengah) melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Selasa (12/7/2022).

Medan (SIB)

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto memprioritaskan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan mafia tanah di Sumut, guna menghindari terus bertambahnya korban dari masyarakat.

"Penyelesaian konflik agraria ini sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi yang telah menginstruksikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk secepatnya menuntaskan konflik agraria di Sumut dengan adil, bermanfaat dan berketetapan hukum," tegas Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (18/7) di DPRD Sumut.

Diakui Baskami, persoalan agraria di Sumut begitu kompleks, sehingga diperlukan penanganan yang komperehensif dari seluruh otoritas terkait.

Terutama Menteri ATR/BPN yang kelihatannya begitu serius membersihkan jajarannya di BPN dari pengaruh-pengaruh mafia tanah.

"Komitmen pak Hadi Tjahyanto dalam memberantas persoalan agraria harus didukung dengan kesiapan seluruh pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian," tegas Baskami sembari meminta Satuan Tugas (Satgas) Khusus Anti Mafia Tanah yang dibentuk kepolisian bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN, tidak 'pandang bulu' terhadap mafia tanah.

Tidak hanya itu, tambah politisi senior PDI Perjuangan itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumut, yang dikomandoi Gubernur Sumut, diharapkan dapat menemukan solusi terbaik, untuk persoalan agraria di daerah ini.

"Spirit Bung Karno tatkala menyoal permasalahan agraria di masa lalu demi kesejahteraan rakyat terutama petani dan buruh tani, tak boleh dilupakan. Bagi saya, mafia tanah yang menggunakan berbagai modus operandi di Sumut ini harus ditindak tegas," jelasnya sembari meminta Menteri ATR/BPN dan Satgas Khusus Anti Mafia Tanah bersihkan seluruh instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Sumut dari pengaruh mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat.

Baskami berharap, persoalan agraria harus melalui tahap identifikasi yang cermat juga perlu kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan bisa menjadi masalah baru ke depan.

"Bapak Presiden Jokowi sangat serius mengenai konflik agraria ini, sehingga semua pihak wajib mendukungnya agar persoalan agraria yang sudah lama berlangsung di Sumut dapat dituntaskan dan tanah-tanah yang dulunya dalam sengketa dapat dimaksimalkan penyelesaiannya untuk kesejahteraan rakyat," ujar Baskami.(A4/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar