Kota P Siantar Kekurangan Guru SD, Moratorium Didesak Ditinjau Kembali

Pematangsiantar (SIB)- Moratorium penerimaan pegawai mendesak ditinjau kembali menyusul Kota Pematangsiantar saat ini kekurangan guru SD. Kabid PTK Dinas Pendidikan Drs Tolopan Doloksaribu mengatakan SD Negeri di P Siantar 117 tapi guru hanya 936 orang.

Hal itu dipaparkannya pada Raker (rapat kerja) Dinas Pendidikan dengan Komisi II DPRD (membidangi pendidikan) dipimpin Henry Dunan Sinaga SP di ruangan komisi, Selasa (7/11) membahas program yang tercantum di R-APBD tahun 2018.

Tolopan Doloksaribu mengungkapkan setiap tahun banyak guru SD Negeri memasuki pensiun. Dalam perspektif kebutuhan, daerah Pematangsiantar dijuluki kota pendidikan, gaung moratorium penerimaan pegawai didesak ditinjau kembali.

Secara umum dipaparkan, SD Negeri 117 dengan guru 936 orang, SMP Negeri 13 tenaga guru hanya 735 orang termasuk 57 guru DPK. Total SD negeri dan swasta 157 unit,  sedangkan jumlah SMP negeri dan swasta 41 unit.

Kadis Pendidikan diwakili Jonsen Girsang MPd (sekretaris) didampingi Kabid PNF-K Meisahri Uga SPd MM dan Kabid PTK Drs Tolopan Doloksaribu menghadiri Raker dengan Komisi II DPRD memaparkan program kerja yang tercantum di R-APBD tahun 2018.

Kabid PNF-K Meisahri menguraikan program kerja sesuai RKA (rencana kerja anggaran) menyangkut pengadaan fasilitas kantor dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik (guru).

Di awal Raker, Sekretaris Dinas Pendidikan Jonsen Girsang mengutarakan anggaran untuk Dinas Pendidikan BTL (belanja tidak langsung) Rp 192.270.749.722,50 dan BL (belanja langsung) Rp 19.019.128.600 terdiri belanja pegawai Rp 4.275.530.000, belanja barang dan jasa Rp 9.486.948.600 dan belanja modal Rp 5.256.650.000.

Anggota Komisi II DPRD Kennedy Parapat SE mengingatkan Dinas Pendidikan efektif mengelola anggaran. (D01/q)