Laporan Konflik Agraria Ditanggapi, Masyarakat Tomuan Holbung Asahan Zoom Meeting dengan Kantor Staf Kepresidenan RI


314 view
Laporan Konflik Agraria Ditanggapi, Masyarakat Tomuan Holbung Asahan Zoom Meeting dengan Kantor Staf Kepresidenan RI
FotoSIB : Mangihut Simamora
ZOOM MEETING : Masyarakat Desa Tomuan Holbung sedang mengikuti zoom meeting dengan KSP RI di rumah Lambok Sinurat di Desa Huta Padang BP Mandoge, yang mendapat undangan terkait laporan mereka akan adanya konflik agraria di Desa Tomuan Holbung, Selasa (19/4).

Asahan (SIB)

Masyarakat Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (BP) Kabupaten Asahan, yang tergabung dalam forum masyarakat peduli pembangunan (Formapp) mendapat undangan dari Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) untuk mengikuti zoom meeting, menindaklanjuti laporan mereka terkait konflik agraria dengan PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP).


Zoom meeting awalnya dengan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pembangunan Manusia Abednego Panca Putra Tarigan yang kemudian diwakilkan ke Sahat M Lumbanraja (Staf KSP) diikuti Bob Simbolon (Sekjend DPP Serindo), Irmansyah Konsulting Agraria dan mewakili Formapp yakni Toga Sinurat, Terima Sinaga, Antoni Sebayang, Simon Petrus Sihombing di rumah Lambok Sinurat di Desa Hutapadang Kecamatan BP Mandoge, Selasa (20/4).


Dalam zoom meeting, perwakilan Formapp menyampaikan kronologis dimana Desa Tomuan Holbung telah dibuka sejak 200 tahun yang lalu dan dapat dibuktikan dengan tanaman, kuburan tua, peta Belanda tahun 1915, dan banyak lagi bukti sejarah ditemukan.


Mengenai surat tanah dulunya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Huta Padang dan assisten Wadena (jabatan pemerintah Hindia Belanda) BP Mandoge.


Selanjutnya pada tahun 1985 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mengambil Hak Guna Usaha (HGU) PT Uniroyal untuk perluasan Kota Kisaran dengan luas ± 2.000 hektare, maka dihunjuklah Desa Tomuan Holbung sebagai penggantinya.


Lalu, ungkap Terima Sinaga, keluarlah izin lokasi dari Bupati Asahan pada masa itu, sementara lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982.


Atas kejadian itu masyarakat Desa Tomuan Holbung protes terhadap penghunjukan lahan tersebut. Terhadap ini, masyarakat berupaya menyurati instansi terkait, melakukan aksi di lapangan, audiensi kepada instansi terkait, namun tidak ada gunanya. Masyarakat sebagian masih memiliki bukti kepemilikan, tetapi sebagian lagi sempat diambil petugas berseragam senjata di masa Orba.


Selanjutnya HGU PT BSP keluar pada tahun 1991, N0:20/HGU/1991 tanggal 07 Desember 1991. Tahun 1992 PT Uniroyal dialihkan ke PT United Sumatra Plantations (USP) dan berubah menjadi PT BSP dengan luas 2.714 hektare.


Dengan keluarnya HGU, masyarakatpun menyurati Aburizal Bakrie agar menyelesaikan masalah tanah dengan masyarakat.


"Sampai hari ini surat kami tidak dijawab," jelas Terima Sinaga.


Akibat tuntutan masyarakat kepada Pemerintah, Menteri Dalam Negeri dengan surat No: 593/2578/PUOD, tanggal 12 September1995, memerintahkan kepada Bupati Asahan dan Kepala BPN Asahan agar menyelesaikan masalah tanah dengan PT BSP.


"Sampai hari ini perintah tersebut belum dilaksanakan oleh Pemkab Asahan, begitu juga dalam menghadapi masalah tanah masyarakat aktif menyurati instansi pemerintah tapi tidak ada tanggapan dari Pemkab Asahan," ujarnya.


Pada tanggal 03 Mei 2019, Presiden mengintruksikan kepada jajarannya agar setiap Perkebunan Negara/Swasta yang bermasalah dengan masyarakat apalagi masyarakat yang telah turun temurun tinggal di tempat itu, jika susah-susah cabut saja izin konsesinya.


"Kami menyurati Presiden pada tanggal 01 Oktober 2020 dan surat tersebut dijawab oleh BPN Provinsi Sumut dan kami pun audensi ke BPN Sumut dan diterima oleh Abdul Rahman Nasution. Dikatakan HGU dengan luas 1525 Ha yang masuk dalam kawasan hutan tidak di perpanjang HGU nya, tetapi Legalitasnya ada di Kementrian Kehutanan," sebutnya.


Pada tanggal 15 Maret 2022, lanjut Terima, mereka melarang BPN Provinsi Sumut mengadakan pengukuran HGU di areal HPK karena sewaktu audensi ke BPN Sumut yang diterima oleh Abdul Rahman Nasution menyatakan akan memberitahukan jika BPN Provinsi mengadakan pengukuran di Kebun PT BSP.


“Pada Bulan November 2021 kami audensi ke UPT Dishut Sumut Wilayah III Kisaran memohon agar UPT dapat mendampingi surat kami untuk mendapatkan Legalitas dari Kementerian LHK, tetapi Kepala UPT dan Kepala Desa Tomuan Holbung tidak mau menanda tangani surat masyarakat ke Kementrian LHK dengan alasan yang tidak jelas,” paparnya.


Mereka mengirim surat pada tanggal 08 September 2020 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hal usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada kawasan HPK tersebut tetapi surat itu dijawab pada tanggal 8 Februari 2022, dengan jawaban tidak dapat dipertimbangkan.


“Adapun tuntutan kami sebagaimana pemerintah tidak memperpanjang HGU PT BSP dalam kawasan HPK dengan luas 1.525 hektare, melarang dan menghentikan kegiatan Perusahaan PT BSP dalam kawasan HPK, mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris pemilik kampung yang tergabung dalam wadah Formapp Desa Tomuan Holbung,” lanjutnya.


Pada kesempatan ini, masyarakat berharap agar Bapak Presiden dan Bapak Kepala Staf Kepresidenan beserta Menteri terkait berkenan berkunjung ke Desa Tomuan Holbung dan merekomendasikan tanah mereka seluas 1.525 hektare itu ke PTPN III untuk dijadikan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan tanaman kelapa sawit, serta memasukkan jalan desa ke dalam proyek yang di biayai APBN, karena kondisi jalan mereka yang sangat rusak parah.


“Selain itu kami mohon membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di desa kami, karena di desa kami ada air terjun Sampuran Bolon yang sangat besar tendangan airnya," kata mereka.


Menyikapi penjelasan Formapp, Sahat Lumbanraja mengucapkan terimakasih akan paparan terkait laporan mereka ke KSP.


Pihaknya, sebut Sahat, akan menampung aspirasi masyarakat itu untuk menindaklanjuti permasalahan tanah dimaksud yang terjadi di tengah-tengah gencarnya reforma agraria. Untuk selanjutnya, kata Sahat, mereka akan menyurati Pemerintah Asahan, BPN, PT BSP dan pihak terkait lainnya, mempertanyakan terkait permasalahan tanah tersebut.


“Kami akan menyurati tetapi bukan memberi rekomendasi, karena KSP bukan lembaga eksekusi tetapi menjembatani ke kementerian terkait apabila ada konflik,” pungkasnya.(SS17/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com