Sabtu, 27 Juli 2024

Massa Buruh Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Perpu “Perbudakan” UU Cipta Kerja

Redaksi - Selasa, 07 Februari 2023 11:42 WIB
284 view
Massa Buruh Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Perpu “Perbudakan” UU Cipta Kerja
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
Tolak: Massa buruh di Sumut unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (6/2) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un
Medan (SIB)
Massa buruh unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (6/2) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja, karena menilai isinya mirip dengan Undang-undang "perbudakan" Omnibus Law Cipta Kerja.
"Apalagi diketahui, UU Omnibus Law No11/2020 tentang Cipta Kerja sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu dua tahun untuk diperbaiki," ujar juru bicara buruh Willy Agus Utomo dalam orasinya.
Tapi apa yang terjadi, katanya, justru direspon pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang isinya mirip dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga terpaksa disikapi oleh massa buruh dengan aksi turun ke jalan dengan satu tuntutan menolak Perpu yang dianggap menyengsarakan buruh.
Berdasarkan kondisi tersebut, tandas Willy, atas nama keadilan dan kesejahteraan rakyat miskin kelas pekerja, para buruh, tani, nelayan dan rakyat miskin kota menolak Perpu Omnibus Law Cipta Kerja, menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan, hapuskan sistem kerja "perbudakan" outsourching, kontrak dan harian lepas.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar berjanji akan menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa ke pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta, untuk dicari solusi terbaiknya, agar nasib para buruh bisa terlindungi serta memperoleh kemakmuran.
Setelah puas melakukan orasi di depan gedung dewan, akhirnya massa buruh meninggalkan rumah rakyat tersebut. Begitu juga aparat kepolisian yang sejak pagi sudah siaga menjaga keamanan di gedung dewan, perlahan membubarkan barisan.(A4/c).


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
DPRD SU dan Pj Gubernur Sumut Sahkan Ranperda PjP APBD Sumut TA 2023 Rp12 T
Gapensi Sumut Temui Ketua DPRD SU, Minta Perhatikan Kontraktor Daerah
Pj Gubernur Jawab Keprihatinan DPRD SU Terkait Besarnya SiLPA 2023 Capai Rp1,617 Triliun
Ombudsman Sumut Minta Kepala SMAN 8 Medan Batalkan Kenaikan Kelas Bersyarat Siswinya
Pilgub Sumut 2024: PDIP akan Berikan Kejutan
Ketua DPRD SU Dorong Perkumpulan Martabe Kembali Gelorakan Semangat MHB
komentar
beritaTerbaru