Simalungun (harianSIB.com)
Puluhan pangulu (kepala desa) melakukan aksi damai di Kantor Bupati Simalungun, Senin (22/11/2021), menolak penundaan jadwal pemilihan kepala desa (pilkades).
Koordinator aksi, Pangulu Simbou Sahdinson Saragih SH dan Ketua Keluarga Besar Pangulu Simalungun (KBPS) Raslan Purba secara bergantian menjadi orator dengan menggunakan alat pengeras suara.
Menurut mereka, beredar kabar bahwa pemilihan kepala desa di Simalungun ditunda, yang semula dijadwalkan tahun 2022 beralih menjadi tahun 2023.
"Tolak penundaan pemilihan pangulu. Pilkades harus tahun 2022," tegas Sahdinson.
Sebanyak 248 desa di Simalungun, katanya, akan melaksanakan pemilihan kepala desa tahun depan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun diminta tidak membuat kebijakan baru dengan mengulur-ulur pilkades.
"Tuntutan kami, tidak menunda pemilihan kepala desa untuk 248 nagori agar terjalin sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan para pangulu," urai Sahdinson.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, TNI dan petugas Satpol PP. Kemudian, 5 perwakilan pangulu melakukan pertemuan internal dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Simalungun, Sarimuda Purba.
Sarimuda menjelaskan, sebagai pertimbangan untuk menunda pilkades karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Pertimbangan kedua menyangkut belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi.
"Pemerintah Kabupaten Simalungun memang berencana melakukan penundaan pemilihan kepala desa dari tahun 2022 ke tahun 2023. Alasannya, kondisi Covid-19 masih belum terkendali. Kedua, vaksinasi yang kurang maksimal," katanya.
Kendati demikian, lanjut Sarimuda, tuntutan para pangulu akan disampaikan kepada pimpinan. Setelah berdialog, kelompok pangulu meninggalkan Kantor Bupati Simalungun dengan tertib. (*)
