Medan (SIB)
Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut Drs Irwan Safii Nasution MPd mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak hanya berkontribusi dalam pengadaan anggaran Program Sekolah Penggerak (PSP), tapi juga harus berkontribusi dalam regulasi terkait Peraturan Daerah (Perda).
Hal itu dikatakan Irwan Safii usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardikas) di Halaman Kantor BPMP Sumut di Jalan Bunga Raya No 96 Asam Kumbang Medan Selayang, Jumat (13/5).
Menurutnya, PSP tersebut bisa berimplementasi dengan baik demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan ke depan.
Dikatakan, setelah dua tahun hanya menggelar apel Peringatan Hardiknas melalui daring karena mewabahnya Covid-19 di Sumut, tahun 2022 ini peringatan Hardiknas di lingkup BPMP Sumut kembali dilanjutkan dengan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para peserta upacara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajarannya tetap mengusung keragaman pakaian daerah sebagai salah satu kekayaan Budaya Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan, PSP merupakan salah satu episode 7 dari Program Merdeka Belajar. PSP ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dari satu pendidikan mulai dari jenjang (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Kita berharap PSP yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) denganPemerintah Daerah dapat mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia khususnya Sumut yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa, secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila," ujar Irwan yang baru saja dipercaya memimpin BPMP Sumut menggantikan Afrizal Sihotang ST MSi.
Katanya, program ini, tambahnya, dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
"Secara umum, Program Sekolah Penggerak fokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru hingga kepala sekolah. Kemudian, kualitas peserta didik diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan.
Melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, akan tercipta perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,†tegasnya.
Terkait Hardiknas, Irwan Safii yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran.
Kini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih baik dan menyenangkan dan memerdekakan.
"Anak-anak kita juga tidak perlu lagi kuatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk "menghukum" guru dan murid. Tetapi, sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar.
Supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif," sebut Irwan. (R14/f)