Sejumlah Rekanan Datangi DPRD Humbahas Minta Sisa Pembayaran Proyek PHJD TA 2021 Ditampung di P-APBD 2022


2.152 view
Sejumlah Rekanan Datangi  DPRD Humbahas Minta Sisa Pembayaran Proyek PHJD TA 2021 Ditampung di P-APBD 2022
Foto: Dok/Sudirno Lumban Gaol
SAMPAIKAN ORASI: Sejumlah rekanan proyek PHJD (program hibah jalan daerah) tahun 2021 menyampaikan orasinya, di halaman Gedung DPRD Humbahas, Senin (3/10/2022). 

Humbahas (harianSIB.com)

Sejumlah rekanan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mendatangi DPRD Humbahas, di Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul, Senin (3/10/2022). Kedatangan para kontraktor itu untuk meminta DPRD menampung anggaran sisa pembayaran proyek PHJD (program jalan hibah daerah) TA 2021 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Humbahas TA 2022.

Bosfer Nababan dalam orasinya mengatakan, pada akhir 2021, pihaknya telah selesai mengerjakan proyek PHJD sesuai isi kontrak proyek. Namun hingga saat ini sudah hampir 10 bulan, Pemkab Humbahas tak kunjung membayarkan proyek tersebut.

Atas dasar itu, mereka meminta DPRD dan Pemkab untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumut agar merevisi P-APBD 2021 yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu dengan menampung anggaran sisa pembayaran proyek PHJD tersebut di P-APBD 2022.

“Kami meminta kepada dewan yang terhormat supaya bersama-sama eksekutif mengajukan dan memohonkan kepada gubernur untuk kegiatan tersebut ditampung pada P-APBD Humbahas 2022. Kami tidak mau berpolitik dan kami tidak ingin terlibat dalam drama dan intrik politik pada eksekutif dan legislatif. Kami hanya ingin kegiatan tersebut dibayarkan. Dengar kami wakil rakyat kami,” teriak Bosfer Nababan.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui kegiatan PHJD tersebut, pihaknya telah ikut serta berkontribusi dalam pembangunan di Humbahas. Sesuai kenyataan di lapangan, kegiatan itu telah selesai dikerjakan 100 persen. Namun kata dia, DPRD Humbahas terkesan tidak mau menyetujui sisa pembayaran proyek itu ditampung di P-APBD TA 2021 dengan alasan dasar hukum yang tidak jelas.

“Kalau mengenai dasar hukum yang dipertanyakan, kenapa PHJD tahun 2022 tidak pernah kalian tanyakan dasar hukumnya.

Kenapa itu bisa berlangsung sampai sekarang ? Apakah kami karena anak tiri. Sekali lagi, kami pertanyakan, PHJD tahun 2022.

Bagaimana sikap dewan, kenapa hanya PHJD tahun 2021 yang kalian pertanyakan dasar hukumnya?” ucapnya.

Di sela-sela orasinya, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol datang menemui para kontraktor dan mengajak mereka masuk ke ruang rapat dewan. Dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, para rekanan memasuki ruang rapat dewan dan menyampaikan sejumlah keluhan dan permintaan agar DPRD Humbahas menyetujui anggaran pembayaran PHJD 2021, ditampung dalam P-APBD 2022.

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com