Sidikalang (SIB)
Anggota DPRD Dairi soroti dan kritisi Bupati Dairi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 114 miliar lebih.
Sidang paripurna dewan dengan agenda pemandangan umum anggota dewan atas nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA 2020, dipimpin Wakil Ketua DPRD Dairi Halpensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang, Rabu (21/7) di ruang sidang. Sidang turut dihadiri Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Sekda Leonardus Sihotang serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebanyak 13 orang dari 35 anggota DPRD Dairi menyampaikan pemandangan umum, ada yang membacakan dan ada pula yang langsung menyerahkan kepada pimpinan sidang.
Hendra CP Tambunan dari fraksi PDIP menyoroti dana silpa Rp 114 miliar yang sebagian dari dana refocusing penanganan dan penanggulangan Covid-19. Katanya, besarnya silpa dari dana refocusing menggambarkan bupati tidak matang dalam perencanaan pembelanjaan.
Ketika masyarakat didera kesulitan ekonomi di masa pandemi, tetapi silva sangat besar. Ini angka tertinggi dalam sejarah keuangan Kabupaten Dairi, yang mengindikasikan ketidakmampuan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Dairi tahun 2020 terpuruk di angka minus 0,94 persen.
Katanya, Informasi dana silpa dari anggaran refocusing sangat besar. Besarnya silpa mengingatkan bupati perlu belajar dan belajar tentang penyusunan anggaran yang mengacu pada skala prioritas.
"Bupati lemah dalam pengelolaan anggaran. Harusnya anggaran itu bisa dioptimalkan untuk belanja penanganan Covid-19 seperti pembelian PCR untuk swab. Kasihan masyarakat Dairi pemeriksaan sampel Covid-19 harus ke luar kota pada waktu itu," katanya.
Ia juga mengusulkan kepada bupati, agar mengalokasikan bantuan bibit ternak babi kepada masyarakat. Puluhan ribu warga Dairi, kehilangan pencaharian pasca serangan penyakit ternak african swine fever (ASF).
Sementara itu, Rukiatno Nainggolan, Mardaulat Girsang, Bona Sitindaon, Cipta Karokaro dan Wanseptember Situmorang yang masing-masing menyampaikan pemandangan umum. Mereka menyoroti sejumlah kegiatan di antaranya terkait pengadaan sejumlah alat kesehatan (Alkes) yang baru dibeli, tetapi belum difungsikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang. Tenaga kesehatan yang belum menerima insentif jasa pelayanan sejak Nopember 2020. Termasuk dokter spesialis yang masuk hanya 2 kali seminggu.
Mereka juga mempertanyakan pembelian bantuan bibit jagung, bawang merah, ubi yang diserahkan kepada masyarakat. Pemberian bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Dan mereka juga meminta bupati mengevaluasi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi.
Hasil dari kunjungan lapangan, pimpinan OPD dinilai tidak sanggup memberikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan sejumlah kegiatan.
Sementara itu, Radeanto Banjarnahor menyoroti pembuatan masker yang akan diberikan kepada warga di 8 kelurahan di Dairi. Penyaluran masker kain berbiaya Rp 1,2 miliar dinilai tidak tepat sasaran. Dari hasil kunjungan, masyarakat di kelurahan banyak tidak menerima masker. Pada hal, masker ditempahkan kepada tukang jahit kurang lebih 150 ribu picis lebih.
"Kita curiga terkait pengadaan masker kain itu. Kemana disalurkan, karena banyak yang tidak dapat," katanya. (B3/d)
