Unjuk Rasa Mahasiswa Desak Kejaksaan Periksa Wali Kota Pematangsiantar Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara

Pematangsiantar (harianSIB.com)

Puluhan orang mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda Pematangsiantar berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar di Jalan Sutomo, Senin (27/3/2023).

Mereka mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, memanggil dan memeriksa Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani, karena diduga memalsukan dokumen negara.

Amatan harianSIB.com, puluhan mahasiswa itu membentangkan spanduk bertuliskan "Rapot Merah Wali Kota Pematangsiantar#Tangkap Susan (mufakat jahat)#DPRD jangan modom#dokumen odong."

Selain membentangkan spanduk yang sudah diwarnai, mereka juga membawa poster dengan berbagai tulisan soal bobroknya masa pemerintahan satu tahun Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa bergantian menyampaikan orasinya yang saat itu dijaga ketat polisi.

Aktivis Cipayung, Gading Simangunsong dalam orasinya mengatakan, pemerintahan Wali Kota Susanti Dewayani selama setahun ini tidak berjalan sesuai harapan, karena tidak banyak menghasilkan inovasi dan kebijakan yang berguna bagi rakyat.

Menurut Gading, program LISA (lihat sampah ambil) yang digaungkan Wali Kota, hanya sebatas seremoni dan tidak terealisasi karena banjir masih terjadi di Kota Pematangsiantar.

Bahkan paling ironisnya lagi, kata dia, selama kepemimpinan Susanti menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya terjadi karut marut pergantian pejabat 88 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Pematangsiantar.

Tak hanya itu, mereka juga menemukan adanya pelanggaran dugaan pidana pemalsuan dokumen negara yang dilakukan Wali Kota dan sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan.

Untuk itu, Gading meminta Kajari Pematangsiantar mengawasi serta mengusut laporan dugaan pemalsuan dokumen negara yakni surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal pengangkatan 88 ASN di Pemko Pematangsiantar yang dilakukan Wali Kota dan sudah sejauh mana penanganannya.

"Kami meminta Pak Kajari Pematangsiantar keluar dari kantornya. Temui kami Pak, kami tidak bawa apa-apa. Tujuan kami hanya mengantar rapot merah Wali Kota. Kita hanya ingin memperjelas sudah sejauh mana laporan kami terkait dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota," katanya.

Menurut mereka, jika kejaksaan serius bekerja, diyakini penanganan kasus apapun pasti segera terselesaikan.

"Jangan ragu Pak Kajari. Panggil dan periksa Wali Kota. Kita tidak ingin mendengar jawaban kejaksaan masih ditelaah. Sampai kapan ditelaah. Kita butuh kepastian hukum penanganan dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota. Kami siap membantu kejaksaan apabila dibutuhkan memanggil Wali Kota," katanya.

Aspirasi pengunjuk rasa itu diterima Kasi Intel Kejari Pematangsiantar, Rendra Pardede, yang datang menemui massa.

Rendra berterimakasih kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

Rendra juga mengatakan Kajari Pematangsiantar Jurist Sitepu, tidak bisa menemui pengunjuk rasa karena sedang berada di kantor Kejati Sumut di Medan untuk menghadiri acara pelantikan.

Rendra juga mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pemalsuan dokumen negara oleh Wali Kota yang disampaikan pada Jumat (25/3/2023) lalu.

"Laporan sudah kami terima. Kita akan telaah (penyelidikan, dikaji, periksa dan diteliti) laporan tersebut. Kami minta untuk bersabar dan pastinya akan kami tindaklanjuti. Kepastian penanganannya akan disampaikan," kata Rendra. (*)

Unjuk Rasa, Mahasiswa Bakar Ban di Depan Mako Polres Pematangsiantar

Kajati Sumut Kunker ke Kejari Pematangsiantar, Minta 2 Kasus Korupsi Diselesaikan Tahun 2023

Mahasiswa dan Pemuda Kembali Unjuk Rasa Desak Kajari dan Kapolres Periksa Wali Kota Pematangsiantar

Unjuk Rasa Mahasiswa di Medan "Paksa" Ketua DPRD SU dan 4 Anggota Dewan Duduk di Aspal Jalan

Isu Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa ke DPRD SU Tolak Penundaan Pemilu Tidak Benar

Danrem 023/ Kawal Samudra Pantau Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Padangsidimpuan