Tanjungbalai (harianSIB.com) -Wakil Wali Kota Tanjungbalai H Waris bersama Forkopimda mengikuti rapat kordinasi (rakor) virtual penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan penanganan Covid-19 dengan sejumlah menteri, di Command Center (CC) Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (3/5/2021).
Sejumlah menteri yang ikut dalam rakor tersebut yakni, Menteri dalam negeri (Mendagri), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Jaksa Agung dan Kepala BNPB/Kasatgas Covid-19.
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Presiden RI Joko Widodo menginginkan Covid-19 harus segera diatasi dan jangan sampai terjadi lonjakan seperti di India. Untuk itu, diminta kepala daerah satu narasi untuk melarang mudik bagi masyarakat.
"Kebijakan yang ada jangan hanya di atas kertas, tetapi harus menjadi aksi dilapangan. Kita jangan lengah, kita harus mengendalikan dan menekan angka kenaikan kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian dan angka Bed Occupancy Rate (BOR)," kata Tito.
Tito mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro harus ada posko dari tingkat provinsi hingga desa dan RT/RW. Kemudian harus ada posko kebersamaan seperti kampung tangguh.
"Semoga Covid-19 di wilayah kita bisa berkurang dan kita dapat beraktivitas normal kembali, "ucap Tito.
Sementara Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono menyampaikan data perkembangan Covid-19, mutasi virus dan genomic surveilans, update vaksinasi serta suplay vaksin.
Menurutnya, kasus Covid-19 semakin meningkat pada bulan ramadan. Dikatakan, ada beberapa kota yang mengalami peningkatan trend Covid-19 terhitung sampai 3 Mei 2021. Tapi ada juga kota yang mengalami penurunan.
Kepala BNPB/Kasatgas Covid-19, Donni Monardo mengatakan kasus aktif Covid-19 lebih tinggi dari yang sembuh. Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
"Dari Satgas Covid-19 mengimbau jangan ada yang mudik guna memutus mata rantai Covid-19 dengan mengurangi kegiatan mobilitas, "ucap Donni senada dengan Menhub Budi Karya Sumadi.
"Kegiatan ibadah dilarang apabila daerah memasuki zona merah termasuk ibadah sholat Idul Fitri, yang diperbolehkan daerah zona kuning dan zona hijau. Tidak ada lagi yang melakukan takbiran keliling. Kepada kepala daerah untuk mematuhi surat edaran Kementerian Agama mengenai imbauan prokes di tempat-tempat ibadah, "ucap Menag, Yaqut Cholil Qoumas. (*)
