Salak (SIB)
Wakil Dekan II Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Pindi Patana SHut MSc, minta pemerintah atau instansi terkait dengan hewan, memitigasi publik tentang bahaya fenomena munculnya hewan-hewan buas di dekat perkampungan masyarakat.
“Pada akhir 2022 hingga sekarang, harimau dan hewan buas lainnya muncul di permukiman penduduk. Itu karena habitatnya sudah menciut. Ada dua solusi, kembalikan habitatnya dan sediakan makanan. Berjalan dengan itu, mitigasi rakyat,” ujar akademisi itu di Medan, Kamis (19/1).
Di jeda Workshop “Peran Hutan Tanaman Industri Bagi Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi” yang diadakan Toba Pulp Lestari (TPL), pria berdarah Sunda itu menegaskan untuk mitigasi bagi warga menghadapi hewan buas.
Direktur TPL Anwar Lawden berharap, kegiatan memberi wawasan pada publik.“Saya berharap workshop ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai dukungan perusahaan, dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan negara,” ujarnya.
“Saya berterima kasih kepada tim Media Relation TPL di bawah kordinasi Dedy Armaya yang berjalan baik,” tambahnya.
Sejumlah pembicara di kegiatan itu di antaranya Ketua Asosiasi Penguasaha Hutan Indonesia (APHI) DR Ir Simon Sidabukke M.Si. mewakili Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Victor Pardosi.
Rawat Hutan
Akan halnya kemungkinan habitat hewan-hewan yang mengecil, Sustainability IC Team Leader, Felix Guslin Putra, mengatakan, TPL berjanji tetap merawat koridor satwa dilindungi yang ada di dalam kawasan konsesi mereka pada 12 kabupaten di Sumatera Utara (Sumut).
Ikhtiar itu menjadi salah satu bagian dari upaya perusahaan penghasil bubur kertas tersebut untuk menjaga keberlangsungan lingkungan di areal operasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mereka miliki. “Kita ada program konservasi dan rehabilitasi yang dijalankan oleh departemen environment.
Mereka sudah membuat plot-plot pada setiap sektor yang menjadi lkasi jelajah satwa seperti harimau maupun satwa dilindungi lainnya. Juga dipasang kamera trap untuk mengetahui satwa apa yang melintas disana, setiap 3 bulan mereka inventarisasi,” tambahnya.
Felix Guslin Putra menambahkan pada seluruh areal konsesi mereka selalu melakukan berbagai penilaian dalam menentukan program dan kebijakan berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan.
Penilaian tersebut dilakukan dalam dua kategori yakni kategori Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT). “NKT itu kita lihat gimana ekosistem disana, apakah ada ekosistem langka, termasuk masalah sosial seperti makam apakah ada disana. Kalau SKT itu kita mengukur cadangan karbon disana. Ada metode penilaiannya itu,” paparnya.
Anwar Lawden menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan operasional perusahaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya program konservasi namun mereka juga senantiasa berupaya mendukung peningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai skema kerjasama termasuk perhutanan sosial masyarakat.
“Harapan pada workshop ini bisa memberi pengetahuan dan wawasan mengenai dukungan perusahaan dalam perkembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Simon Sidabukke mengatakan pengusahaan hutan menjadi hal yang penting dilakukan. Hal ini untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri agar memiliki nilai tambah dan devisa.
“Juga meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Namun, harus tetap berpedoman pada regulasi yang ada,” tambahnya. (R10/a)
