Medan (SIB)
Fraksi-fraksi DPRD Sumut mengkritisi rencana Pemprov Sumut meminjam uang kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp5,6 triliun dalam program PEN (pemulihan ekonomi nasional), karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga perlu ditunda.
Hal itu ditegaskan juru bicara Fraksi Hanura DPRD Sumut Irwan Simamora, juru bicara Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga dan juru bicara FP Gerindra Azmi Yuli dalam pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Sumut TA 2021 pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, didampingi Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution dan Misno yang dihadiri Wagub Sumut Musa Rajeckshah, Senin (23/12), di DPRD Sumut.
Menurut Fraksi Hanura, berdasarkan PP No56 tahun 2018 Pasal 6:1, disebutkan, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD dan ayat 2 mengatakan, persetujuan DPRD sebagai-mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersamaan pada saat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara.
Sementara itu, juru bicara FP Hanura Zeira Salim Ritonga bahkan meminta Pemprov Sumut menunda akan pinjaman tersebut untuk sementara dan jangan dibahas dalam nota R-APBD TA 2021, karena pinjaman tersebut tidak tercantum dalam nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara.
"Alangkah baiknya pinjaman tersebut dibahas secara khusus antara Pemprov Sumut dengan DPRD Sumut agar diketahui secara jelas peruntukan dan manfaatnya," tandas Zeira.
Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Azmi Yuli malah menilai, pinjaman uang ke PT SMI merupakan ikhtiar Gubernur Sumut untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur di Sumut kedepannya agar lebih baik.
Dikatakannya, salah satu upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas pembenahan infrastruktur di daerah ini, salah satunya melakukan pinjaman dana ke PT SMI, agar wajah infrastruktur Sumut lebih baik, kalaupun harus melakukan pinjaman.
Tapi Fraksi Gerindra mengingatkan Gubernur Sumut memikirkan skema pembayaran utang pinjaman tersebut, agar rencana pinjaman itu dibahas dalam forum tersendiri, sehingga benar-benar optimal peruntukannya.
"Kami tidak ingin Gubenur meninggalkan jejak utang, nantinya jadi beban pemerintah dan rakyat Sumut. Kami ingin Gubernur tidak bekerja sendirian agar langkah menjawab segala persoalan dan langkah membangunan Sumut tidak diselesaikan melalui pinjaman dana,"ujarnya.
Azmi Yuli juga menyebutkan, Fraksi Gerindra tetap mendorong Pemprov Sumut dalam R-APBD 2021 dapat memprioritaskan pemulihan ekonomi dan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan Sumut agar tetap sesuai direncanakan dalam RPJMD dan visi/misi Gubernur Sumut. (M03/d)
