Turunkan Angka Stunting, Pemprov Sumut Lakukan Dua Intervensi

Medan (harianSIB.com)

Penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang harus dikawal demi mewujudkan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan dua jenis intervensi.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, pada kegiatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang promosi dan KIE pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah Sumut, di Hotel Grand Central Premiere, Medan, Rabu (29/11/2023).

Pj Gubernur menyebutkan, intervensi pertama adalah gizi spesifik yang sasaran prioritasnya ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.

"Yang dilakukan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, suplemen kapsul vitamin A, suplemen taburia, imunisasi, suplemen zinc, pengobatan diare dan manajemen terpadu balita sakit," katanya.

Intervensi kedua adalah gizi sensitif. Intervensi ini, jelasnya, dengan melakukan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.

Untuk mendukung program-program penurunan prevalensi stunting, ujarnya, perlu dukungan anggaran yang cukup yang sumbernya bukan hanya dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkannya, anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Sumut sebesar Rp43,9 miliar untuk DAK Fisik, Rp224,9 miliar untuk DAK Non Fisik dan Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan puskesmas.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp317 miliar dari Dana Desa tahun anggaran 2023 untuk mendanai percepatan penurunan stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan di Sumut.

Berdasarkan data BKKBN saat ini, tercatat 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut. Sebanyak 139.734 keluarga di antaranya merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sumut adalah 25,8%, turun menjadi 21,1% di tahun 2022.

Munawar mengatakan, untuk realisasi anggaran audit kasus stunting, sebanyak 6 kabupaten/kota sudah melakukan realisasi 100% yakni Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Nias Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Kota Binjai.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPA dan KB) Sumut Manna Wasalwa Lubis, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Parlindungan Pasaribu, seluruh Dinas Kesehatan dan KB se-Sumut, serta stakeholder.

Pj Gubernur Sumut dan Kepala Perwakilan BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Yakni Kota Binjai, Sibolga, Tebingtinggi, Gunungsitoli, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Nias Utara, Padanglawas dan Samosir. (**)