Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Wabendum DPP GAMKI), Suryani Paskah Naiborhu, mendesak Gubernur Sumatra Utara dapat meningkatkan anggaran pembinaan umat untuk pemeluk agama Kristen dan Katolik pada tahun ini. Peningkatan anggaran tersebut dilakukan melalui alokasi dana pembinaan umat untuk Agama Kristen dan Katolik yang ditampung dalam APBD Sumut.
Suryani mengatakan, dana pembinaan umat tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan agama Kristen dan Katolik.
"Di antaranya seperti untuk mendukung kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), pelaksanaan Natal bersama, Paskah bersama, perbaikan tempat-tempat ibadah umat Kristen dan Katolik, serta lainnya," ujar Suryani dalam keterangannya, Minggu (12/6/2022).
Lebih lanjut dikatakan, pada 2019, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan dana pembinaan umat untuk agama Kristen dan Katolik sebesar Rp 1 miliar dalam APBD. Kemudian pada tahun berikutnya, dana yang dialokasikan meningkat menjadi Rp 2 miliar. Begitu juga dengan tahun berikutnya lagi.
Suryani mengatakan, Pemprov Sumut memiliki tugas penting untuk mendukung dan membina berbagai kegiatan keberagamaan di Sumut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD bagi masing-masing agama yang ada, termasuk untuk agama Kristen dan Katolik.[br]
Mengacu pada data BPS, kata Suryani, persentase umat Kristen dan Katolik di Sumut sendiri sekitar 38,24% dari total jumlah penduduk. Karena itu, melihat dari persentase tersebut, maka dana sebesar Rp 2 miliar yang dialokasikan dalam APBD tersebut dirasakan masih kurang.
"Memang internal umat Kristen dan Katolik sendiri sering melakukan penggalangan dana secara mandiri yang digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk pemberian bantuan. Namun, mengingat peran pemerintah sebagai pembina, maka Pemprov Sumut juga wajib mengalokasikan dana pembinaan umat ini dalam APBD. Peruntukannya juga untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan agama Kristen dan Katolik," jelasnya.
Suryani mengatakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi perlu mengundang para pemuka agama Kristen dan Katolik untuk mendiskusikan tentang dana pembinaan umat. Dari hasil diskusi tersebut, dapat diketahui berbagai kegiatan apa saja yang perlu mendapat dukungan Pemprov. Sehingga dengan demikian dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan untuk dana pembinaan umat itu.
"Hasil diskusi ini juga yang kemudian dibawa ke DPRD Sumut saat Pemprov selaku lembaga eksekutif membahas masalah anggaran dengan lembaga legislatif. Tentu saja ada pembahasan di antara kedua lembaga ini sehingga kemudian nanti keluar berapa anggaran yang disetujui. Namun yang terpenting adalah adanya keterlibatan dari bawah, dalam hal ini dari pemuka agama Kristen dan Katolik, untuk membahas anggaran tersebut," tuturnya.
Suryani memahami jika Pemprov Sumut juga memiliki keterbatasan dalam mengelola anggaran. Namun melihat kondisi yang ada, maka peningkatan alokasi dana pembinaan umat untuk agama Kristen dan Katolik dirasakan perlu.
"Mengenai berapa besarnya peningkatan tersebut tentu dilakukan melalui diskusi, baik dengan pemuka agama dan DPRD Sumut," ujarnya. (*)
