Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 28 Maret 2026
LIVE

Pemerintah Diminta Memiliki Perencanaan Pangan Menjelang Ramadan

Redaksi - Kamis, 31 Maret 2022 20:45 WIB
307 view
Pemerintah Diminta Memiliki Perencanaan Pangan Menjelang Ramadan
Foto: Istimewa
Ibnu Multazam (2 dari kiri), didampingi  Nevi Zuairina (3 dari kiri) dan Sarwo Edhy (kanan).
Jakarta (harianSIB.com)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional diminta memiliki perencanaan atau roadmap pangan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sebab, negara tidak boleh kalah dengan kartel atau mafia yang selama ini mengendalikan harga dan ketersediaan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam mengemukakan hal itu dalam dialektika demokrasi "Ramadan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok", bersama anggota Komisi VI DPR FPKS Nevi Zuairina dan Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (31/3/2021), sebagaimana dilaporkan wartawan SIB Jamida P. Habeahan.

"Pemerintah harus mempunyai perencanaan ketersediaan, keamanan, ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan agar kelangkaan dan kenaikan harga-harga seperti minyak goreng, daging, telur, bawang putih dan merah, beras dan sebagainya tidak terus terulang setiap tahun, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” kata Ibnu Multazam.

Dikatakan, sesuai UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka pangan harus berdaulat, mandiri dan aman. Untuk itu, Badan Pangan Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, bisa mengusulkan agar minyak goreng (migor) diproduksi BUMN, bukan swasta.

Anggota Komisi VI DPR (FPKS) Nevi Zuairina mengatakan, kenaikan dan kelangkaan harga sembako sudah biasa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, serta hari-hari besar nasional lainnya.

"Karena rutin setiap tahun, mestinya bisa diantisipasi 6 bulan sebelumnya sehingga harganya tidak naik dan barangnya tidak langka," ujar Nevi sambil menambahkan, uang yang beredar menjelang Ramadan bisa mencapai Rp200 triliun.

Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah diminta tidak menggunakan cara-cara yang biasa dalam mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan sembako. Melainkan, harus dengan cara-cara yang luar biasa untuk melindungi masyarakat. Harga migor misalnya, jangan diserahkan ke ekonomi pasar.

Nevi mengemukakan, Komisi VI DPR akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan sembako di masyarakat.

Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengakui migor tidak masuk dalam tupoksi Badan Pangan Nasional. Hanya daging sapi/kerbau, daging ayam, telur, bawang merah/putih, telur, cabai besar/rawit, beras, jagung, kedelai, dan gula. Diakuinya stok bahan pangan selama Januari - Desember 2022 ini cukup aman.

Menurut Sarwo Edhi, kedelai masih impor karena produksi dalam negeri masih kurang dan kini sudah mulai ditanam di atas tanah 2400 hektare dan dierhitungkan akan menghasilkan 800 ribu ton.

“Tugas utama Badan Pangan adalah untuk penguatan, ketersediaan, stabilisasi harga dan keamanan pangan. Sedangkan beras yang impor biasanya beras khusus. Sedangkan yang biasa untuk dalam negeri stoknya sudah cukup bahkan lebih," tukas Sarwo Edhy. (*)


Editor
:
SHARE:
Tags
ibnu multazam roadmap panganbadan pangan nasional
komentar
beritaTerbaru