Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 13 November 2025

Pemerintah Diminta Jelaskan Food Estate secara Transparan

Redaksi - Rabu, 20 Desember 2023 18:28 WIB
330 view
Pemerintah Diminta Jelaskan Food Estate secara Transparan
(Foto: Dok/Ist)
Dr. Agustin Teras Narang, S.H 
Jakarta (harianSIB.com)
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik tentang food estate. Berapa jumlah total dan luasan proyek food estate di berbagai provinsi di Indonesia, serta berapa dan mana saja yang berhasil, serta bagian mana yang tidak optimal atau bahkan gagal.
Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengemukakan hal itu kepada wartawan, Rabu (20/12/23), dalam perbincangan publik tentang food estate bertepatan dengan tahun politik sekarang ini.
Ia berpendapat penjelasan secara terbuka sangat penting sehingga tidak menimbulkan polemik, tetapi sebaliknya proyek bisa berjalan baik.
Gubernur Kalimantan Tengah dua periode (2005-2015) ini, mengakui sebagai anggota DPD RI telah beberapa kali menjembatani aspirasi masyarakat di area food estate dengan harapan semua pihak bisa obyektif mengenali dan memahami food estate khususnya di Kalteng.
Disebutkannya, tujuan food estate adalah mulia bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Makanya, kata dia, desain awal food estate sebagai kawasan pangan terintegrasi adalah juga termasuk modernisasi dan industrialisasi pertanian.
"Tujuan besar ini mesti kita dukung, karena situasi dunia yang berdampak pada ketahanan pangan sedang tidak baik-baik saja," katanya.
Selain itu, keberadaan food estate perlu dicapai dengan adanya perencanaan, fokus dan dukungan dana yang memadai sampai berhasil.
Karena itu, menurut dia, perlu direncanakan serta dieksekusi dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah.
Mantan pimpinan Komisi II DPR RI ini juga memaparkan pengalamannya dalam pengawasan terhadap food estate di Kalteng, ada yang harus dipahami publik. Bahwa food estate di Kalteng tersebar di 3 kabupaten, yakni Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas.
Secara komoditas, lanjutnya, terdiri dari dua, yakni padi dan singkong. Secara fokus pengelolaan juga terbagi dua, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan, meski secara umum ada kolaborasi termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggungjawab atas perizinan dan status area food estate dalam kawasan hutan.
Dari pemantauannya, untuk komoditas padi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, yang oleh Kementerian Pertanian melibatkan petani sejak awal, terlihat ada perkembangan positif ditandai dengan peningkatan produktivitas padi dan sebagian pembangunan infrastrukturnya.
"Sebagian ada yang tidak berhasil karena pengkondisian lahan eks gambut, namun secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik," katanya.
Sedangkan untuk komoditas singkong di Kabupaten Gunung Mas, yang minim study kelayakan dan pelibatan warga, sampai saat ini belum terpantau menghasilkan.
Untuk itu, Teras mengajak masyarakat untuk menilai food estate secara obyektif. Demi keberlangsungan tujuan mulia proyek ini, pemerintah disarankan segera melakukan audit termasuk pada aspek lingkungan.
Dikatakannya, untuk mencapai keberhasilan, proyek food estate mesti digarap secara profesional dan terarah. Proyek sebaiknya tidak dipakai untuk kepentingan politik golongan, tetapi untuk politik pangan nasional, guna terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
Diharapkannnya, jangan sampai proyek lahan sejuta hektar pada masa lalu yang gagal total terulang kembali di Kalteng.
“Niat sangat baik dari Presiden, tetapi perencanaan dan pelaksanaannya yang buruk akhirnya meninggalkan bencana bagi rakyat dan Kalteng," ujar Teras, seakan mengenang proyek sejenis di era Orde Baru.
Untuk itu, ia mendorong rakyat dan pemangku kepentingan ikut terlibat mengawal proyek besar ini. Pengawalan ini, menurutnya, seperti prinsip 5K. Masyarakat diharapkan senantiasa kritis, konstruktif dan konstitusional dalam segala sesuatu, termasuk mengawal pembangunan.
Kritik ini disampaikan secara penuh kesantunan demi kebersamaan. Bukan semata demi mencari-cari kesalahan belaka. Sebab, sudah saatnya berbuat yang baik dan nyata untuk Kalteng dan bangsa, serta negara.
“Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" katanya.(**)


Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru