Sabtu, 22 Juni 2024 WIB

Muhadjir di MK: Dana Perlinsos 2024 Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

Redaksi - Jumat, 05 April 2024 12:22 WIB
285 view
Muhadjir di MK: Dana Perlinsos 2024 Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR
(Foto: Detikcom/Anisa Indraini)
Muhadjir Effendy 
Sidang Sengketa Pilpres di MK

Jakarta (harianSIB.com)
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp 496,8 triliun. Muhadjir menjelaskan jika anggaran itu telah disetujui oleh DPR RI.
Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Muhadjir mengatakan program tersebut merupakan pelaksanaan amanat dari UUD kepada pemerintah.
"Program perlinsos yang antara lain untuk dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir.
"Pelaksanaannya oleh Kementerian lembaga sesusai dengan fungsi dan tugas masing-masing," sambung dia.
Muhadjir menjelaskan perlinsos tersebut terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya, subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial.
Muhadjir mengatakan untuk subsidi di antaranya ialah subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, juga subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
Selain itu, ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara itu, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yaitu penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.
"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan," paparnya.
"Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024," imbuh dia.
Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam permohonan dan persidangan sebelumnya, mereka menyebut kenaikan bansos tahun 2024 ditujukan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (**)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Gugatan Ditolak MK, Ganjar Ucapkan Selamat Bekerja ke Pemenang
5 Hakim Tolak Gugatan Pilpres AMIN, 3 Hakim Dissenting Opinion
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Cak Imin
Sanksi MKMK Tak Bisa Jadi Bukti Nepotisme-Abuse of Power Jokowi
Hakim MK: Tak Ada Hubungan Bansos dengan Kenaikan Suara Paslon
MK : Cawe-cawe Jokowi di Pilpres Tidak Ada Bukti
komentar
beritaTerbaru