Jakarta (SIB)Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait gangguan pada server
Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Polri akan melakukan asesmen guna menemukan dan mendalami penyebab gangguan server pusat tersebut.
"Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam asesmen, riset," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6), dikutip dari Harian SIB.
Sigit memastikan, jika ditemukan tindak pidana dalam peristiwa yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024, itu, kepolisian akan memprosesnya.
"Nanti, apabila ditemukan (tindak pidana), maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi siber," ujarnya.
Kementerian Kominfo mengatakan
Pusat Data Nasional yang digunakan bersama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah merupakan
Pusat Data Nasional Sementara. Ini adalah PDN Sementara yang berbasis cloud.
Penyediaan
Pusat Data Nasional Sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat
Pusat Data Nasional Sementara diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.
Layanan Imigrasi TerdampakSebelumnya, Ditjen
Imigrasi menyampaikan turut terdampak gangguan kesisteman pada PDN. Gangguan itu mengakibatkan layanan keimigrasian terganggu.
Informasi itu disampaikan oleh akun Instagram Ditjen
Imigrasi, seperti dilihat, Kamis (20/6). Dalam unggahannya, Ditjen
Imigrasi menjelaskan soal gangguan tersebut.
"Sahabat Mido, saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada
Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," ucap Ditjen
Imigrasi.
Ditjen
Imigrasi menyebut gangguan tidak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah.
Masih Diperbaiki
Terkait gangguan yang terjadi Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut pemerintah tengah melakukan pemulihan layanan secara bertahap.
"Iya, itu masih, itu memang sangat teknis. masih terus diperbaiki dan didalami," kata Hadi kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan.
Hadi menyebut adanya permasalahan teknis yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pusat data. Namun, dia menyebut, pemerintah berupaya agar hal serupa tak terjadi.
"Kemungkinan ada permasalahan-permasalahan teknis yang kita juga ketahui jangan sampai terjadi di kemudian hari. Biasa kan, kalau peralatan-peralatan mesti ada kelemahannya yang perlu kita antisipasi," ungkap Hadi.
"Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan ini perlu back up kan sebetulnya, ya. Itu mungkinkah back up-nya juga, juga jadi permasalahan," tambahnya.
Kendati begitu, Hadi memastikan pemerintah masih terus berupaya memulihkan serta mendalami permasalahan yang ada.
"Terus kita dalami," tegasnya.
Mulai PulihSementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan sebagian layanan keimigrasian mulai kembali beroperasi seiring langkah-langkah pemulihan yang dilakukan.
"Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya.
Semuel menuturkan layanan
Imigrasi melalui autogate di Bandara Soekarno-Hatta juga telah kembali beroperasi secara bertahap, meskipun layanan autogate di bandara lain masih dalam proses pemulihan. Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual juga masih dilakukan.
Kementerian Kominfo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dialami PDNS 2 sejak 20 Juni 2024 sehingga berdampak pada terhambatnya beberapa layanan publik. Adapun salah satu layanan yang terganggu adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Layanan Ditjen
Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM).
Upaya-upaya pemulihan dari gangguan PDNS 2, kata Semuel, dilakukan secara intensif bersama dengan Badan Siber Sandi Nasional (BSSN), Kepolisian RI (Polri), dan kementerian/lembaga terkait.
Tambah PersonelTerpisah, Direktorat Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah jumlah personel di tiga bandara utama di Indonesia menyusul adanya gangguan layanan imigrasi.
Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan penambahan personel tersebut sebagai upaya mengatasi antrean panjang di tempat pemeriksaan imigrasi.
"Jadi ada tiga bandara yang kami tambah personel, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hang Nadim Batam. Karena tiga ini adalah bandara yang paling sibuk, untuk yang lain masih bisa teratasi dengan baik," kata Silmy di Bandung.
Dia mengungkapkan, sementara ini pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas, serta dilakukan dokumentasi.
"Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan
Imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi," kata dia. (**)
