Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 09 Februari 2026

Sempat Lumpuh, Layanan di Kemenkumham Sudah Pulih

Wilfred Manullang - Sabtu, 29 Juni 2024 16:19 WIB
221 view
Sempat Lumpuh, Layanan di Kemenkumham Sudah Pulih
Foto: Antara
Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim
Jakarta (harianSIB.com)
Layanan imigrasi online, izin tinggal, dan paspor di Indonesia pada hari Kamis 20 Juni 2024 mengalami gangguan akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).


Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, menyatakan bahwa gangguan tersebut menyebabkan layanan tersebut lumpuh total. Gangguan dimulai pada pukul 4.20 pagi dan awalnya dianggap sebagai masalah jaringan atau teknis biasa.


Upaya pemulihan dimulai segera setelah gangguan terdeteksi, tetapi karena kompleksitas dan skala masalahnya, layanan-layanan tersebut tidak dapat pulih dengan cepat. Pada pukul setengah enam pagi, gangguan sistem telah meluas ke layanan di bandara, mempengaruhi mobilitas dan pelayanan di tempat perlintasan imigrasi.


Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pihak imigrasi kemudian memutuskan untuk menyiapkan dan mengaktifkan pusat data alternatif. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam untuk disiapkan dan diimplementasikan, dengan harapan dapat mengembalikan sistem ke kondisi normal.


Akibat dari serangan ransomware ini, layanan-layanan publik terdampak signifikan, termasuk sistem Autogate milik Direktorat Jenderal Imigrasi.


Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, pada Sabtu 22 Juni 2024, sebagian besar layanan imigrasi sudah kembali beroperasi normal.


"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen," ujar Silmy dikutip dari Liputan6.com, Sabtu (29/6/2024).

Serangan tersebut diidentifikasi sebagai ransomware bernama Brain Cipher, varian baru dari ransomware Lockbit 3.0, yang menunjukkan kompleksitas dan tingkat kerusakan yang signifikan terhadap infrastruktur teknologi informasi pemerintah.


Dengan demikian, insiden ini menunjukkan kerentanan yang mungkin dihadapi lembaga pemerintahan terkait ketergantungan mereka pada teknologi informasi, serta pentingnya respons cepat dan solusi pemulihan yang efektif dalam menghadapi serangan siber semacam ini. (*)

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru