Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 20 Februari 2026

Jokowi: WTP Bukan Prestasi

* Soroti “Izin” Diganti “Rekomendasi”, Urusnya Tetap Ruwet
Redaksi - Selasa, 09 Juli 2024 10:22 WIB
492 view
Jokowi: WTP Bukan Prestasi
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
TERIMA LHP LKPP: Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun anggaran 2023 dari Ketua BPK Isma Yatun di Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu, Jokowi juga meminta menteri hingga kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPK. Ia berharap aliran keuangan negara hingga daerah semakin baik.


"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," kata Jokowi.


"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan," lanjut Jokowi.


Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.


Isma juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini WTP. Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.


"Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," pungkasnya.


BPK Penting
Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menanggapi PresidenJokowi yang meyakini bahwa dia akan mengikuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prabowo sepakat atas hal itu dan menilai pentingnya peran BPK.


"Insyaallah pasti ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7).


Prabowo mengatakan, BPK RI harus ketat mengawasi uang rakyat. Prabowo meminta agar tidak ada kebocoran dan jangan sampai uang rakyat tidak dipertanggungjawabkan.


"Ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan adanya kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggung-jawabkan tiap rupiah harus kita amankan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ujarnya. (**)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru