Fatwa Boikot MOI, Kepemilikan Saham Mayoritas Jadi Sorotan Utama

Terkait Fatwa 83/2023, MUI mengungkapkan beberapa kriteria produk terafiliasi Israel, yaitu saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang berafiliasi dengan Israel, memiliki bisnis aktif di Israel, mempertahankan investasi di Israel, mendukung politik genosida dan agresi Israel. Selain itu, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan agama, Pancasila dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme dan ultraliberalisme.

MUI juga mengeluarkan fatwa terbaru yaitu Fatwa Nomor 14/Ijtima'ulama/VIII/2023 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri. Fatwa ini merupakan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri sehingga dapat membangkitkan ekonomi nasional, sekaligus menghentikan konsumsi produk-produk yang diduga terafiliasi Israel.

Beberapa kriteria produk nasional yang harus didukung, antara lain saham mayoritas atau pengendali dimiliki individu atau perusahaan Indonesia, karyawan dan jajaran manajemen pengambil keputusan adalah warga negara Indonesia (WNI), perusahaan induk dan turunannya harus mengembangkan keberagaman dan inklusivitas.

Selain itu, tidak diskriminatif dan tidak mendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam, rantai pasokan dalam negeri melibatkan perusahaan-perusahaan nasional sehingga bermanfaat ekonomi terhadap berbagai sektor di dalam negeri, serta menjalankan bisnis dengan transparansi, etika yang tinggi, dan mengembangkan kompetisi yang sehat.(*)