ICW Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset: Korupsi Makin Mengkhawatirkan

Jakarta (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap anggota DPR periode 2024-2024 yang baru saja dilantik bisa menjadikan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas. Indonesia Corruption Watch (ICW) setuju dengan itu.

Peneliti ICWDiky Anandya mengatakan situasi pemberantasan korupsi kian hari kian mengkhawatirkan. Diky menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini menjadi penting untuk dijadikan skala prioritas utama.

"Mengingat situasi pemberantasan korupsi semakin mengkhawatirkan, bahkan pada beberapa titik dapat dikatakan mengalami kemunduran, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi penting untuk menjadi salah satu prioritas utama," kata Diky kepada wartawan, Rabu (2/10), seperti diberitakan Harian SIB.

Diky mengatakan hal yang menyebabkan kemunduran pemberantasan korupsi salah satunya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Dia mengatakan berdasarkan catatan ICW pada 2022 lalu, kerugian negara yang timbul akibat korupsi mencapai Rp 48,7 triliun.

"Salah satu titik yang menyebabkan pemberantasan korupsi mengalami kemunduran adalah permasalahan pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW dalam laporan tren vonis kasus korupsi, pada tahun 2022 lalu, kerugian negara yang timbul akibat korupsi mencapai Rp 48,7 triliun, sedangkan yang kembali ke kas negara melalui pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 3,8 triliun atau hanya 7,3%," ujarnya.

ICW mendesak RUU Perampasan Aset segera dibahas. Diky menerangkan sebagai RUU usulan pemerintah, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih pada periode selanjutnya, juga perlu memberikan dorongan besar agar RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas.

"ICW mendesak agar pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda utama untuk segera dibahas. Selain itu, sebagai RUU usulan Pemerintah, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo sebagai Presiden terpilih pada periode selanjutnya juga perlu memberikan dorongan besar agar RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas, sama halnya ketika pemerintah mendesak percepatan pengesahan RUU inisiatif pemerintah lainnya seperti, RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan RUU Minerba," kata Diky.

Lebih lanjut, Diky menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dia menyebut hal itu agar pembahasan RUU Perampasan Aset berkualitas dan menjadi produk legislasi yang baik.

"Namun, kami meyakini bahwa produk legislasi yang baik tidak diukur dari seberapa cepat dia disahkan, melainkan seberapa berkualitas proses pembahasannya. Guna menjamin kualitas produk legislasi, ICW mendesak agar proses pembahasan RUU Perampasan Aset wajib melibatkan partisipasi dari masyarakat, " tuturnya.

Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. KPK berharap para anggota DPR yang baru bisa menjadikan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas.

"KPK menaruh harapan tinggi kepada anggota DPR periode 2024-2029, yang telah dilantik, untuk melakukan penguatan-penguatan pemberantasan korupsi. Melalui fungsi legislasi, KPK berharap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas pembahasan di DPR," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin (1/10).

Tessa meyakini para anggota DPR konsisten untuk berperan dalam memberantas korupsi. Dia berharap wakil rakyat itu bisa mengutamakan masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat.

"KPK juga meyakini, para anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya, untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas. Sehingga setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengawasannya adalah untuk kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi," katanya.

Miskinkan Koruptor
Sementara itu, mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap juga mendorong agar RUU Perampasan Aset jadi agenda utama DPR periode baru. Yudi menilai RUU tersebut aset penting untuk memiskinkan koruptor.

"Tapi kembali lagi saya berharap bahwa anggota DPR periode ini masih baru, masih idealis, itu sedang menunjukkan ke masyarakat kinerja mereka, ya saya pikir salah satu hal yang positif di mata masyarakat mengesahkan UU tentang Perampasan Aset. Sebab, UU ini sangat penting untuk bisa memiskinkan para koruptor," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (2/10).

Yudi menerangkan RUU Perampasan Aset akan terus menjadi perhatian jika belum diselesaikan. Ia mengungkit harapan Presiden Jokowi yang pernah meminta DPR untuk segera menyelesaikan.

"Undang-undang Perampasan Aset kan juga menjadi perhatian dari masyarakat dan sampai saat ini belum tuntas ya di periode DPR yang sebelumnya, walaupun kita tahu sebenarnya sudah ada surat persetujuan dari presiden untuk membahas hal tersebut," ujarnya.

Yudi mengatakan DPR yang baru saja dilantik ini mempunyai harapan untuk menjadikan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas. Walaupun pada faktanya, Yudi menyebut RUU ini tidak bisa dibahas tanpa dukungan dari partai politik yang mengusung anggota DPR tersebut.

"Tentu bagi DPR yang baru ini DPR punya harapan bahwa mereka ya tentu menjadi kan hal ini prioritas, walaupun kita tahu bahwa dukungan dari parpol yang mengusung mereka jadi anggota DPR juga penting ya, karena tentu, dari DPR itu, dari partai, sinyal dari partai sangat penting," ujarnya. (**)