Jaksa Agung Sebut Korupsi Menjamur Mulai Tingkat Kepala Desa

Perbaiki Sistemnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tak hanya melakukan penindakan korupsi saja di daerah. Jaksa Agung juga meminta agar sistem diperbaiki agar tidak terjadi lagi tindakan serupa.

"Itu yang saya sampaikan pada jaksa di daerah untuk hati-hati menanganinya (korupsi). Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa korupsi ini tolong untuk para Kajari-Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnnya," kata dia.

Burhanuddin mengatakan bahwa korupsi dari tahun ke tahun memiliki pola serupa. Apabila sistemnya tidak diperbaiki, maka bisa menjerat siapa saja.

"Karena dari tahun ke tahun, korupsi yang terjadi itu-itu saja. Kalau kita tidak mengubah dan memperbaiki sistem yang ada, itu akan terjadi menjerat kita semua," imbuhnya.

Dia juga meminta para Kajati dan Kajari untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Burhanuddin juga mengingatkan para jaksa yang hadir agar memperhatikan ucapannya.

"Saya minta para Kajari-Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang," tuturnya.

"Apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya pindah," lanjutnya.

Burhanuddin mengatakan pihak kejaksaan bukan mencari-cari kesalahan. Namun dia ingin agar korupsi di Indonesia menurun.

"Kami bukan cari kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi obyek kami. Yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini, rawat negeri ini, dan tentunya karena penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia adalah sangat rendah," pungkasnya.

Hanya 9%
Sementara itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap hanya 9% pemerintah daerah (pemda) yang mengelola anggaran dengan memadai. Hal itu berdasarkan penilaian dengan komponen-komponen tertentu.

"Ini potretnya ya, hanya 9% dari pemda yang menurut kami penilaiannya sudah memadai. Bayangkan 91%-nya belum memadai, banyak komponen-komponen yang masih terbuka," kata Plt BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, Kamis (7/11).

Menurutnya, hal yang sama terus terulang bahkan selama 20 tahun ke belakang. Bahkan, dia berseloroh bahwa sampai bosan menyampaikannya.
"Masih banyak sekali, dan 20 tahun lalu ya begini juga. Hampir bosan juga saya menyampaikan, yang penting leadernya. Mudah-mudahan nanti dapat gubernur, bupati wali kota yang mau membenahilah," tuturnya.

Meski demikian, Yusuf menyampaikan bahwa kapabilitas Pemda telah meningkat. Banyak kepala daerah yang sudah bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan pengelolaan anggaran.

"Masalahnya tinggal bagaimana melakukan tindakan korektif. Kalau bicara tindakan korektif, sangat bergantung kepada kepala daerah," jelasnya.
Yusuf berpesan kepada para kepala daerah agar mau membenahi perencanaan anggaran. Karena semakin besar APBD dikelola dengan efisien, pertumbuhan bisa terjadi.

"Pesan terakhir saya, kami siap kalau teman-teman di pemda yang memang mau membenahi perencanaan penganggaran, sehingga benar-benar 100% APBD bisa bermanfaat, efektif, efisien, paling tidak 80% saja itu pasti lain pertumbuhannya. Kami siap mendampingi karena kami tahu akar masalahnya," pungkasnya.