Nurhadi Kritik RPMK, Minta Pemerintah Seimbangkan Kesehatan dan Ekonomi

Jakarta (harianSIB.com)
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, mengungkapkan keprihatinan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang dinilai merugikan industri tembakau dan perekonomian Indonesia.

Dalam diskusi di pressroom DPR pada Selasa (12/11/2024), Nurhadi menekankan potensi dampak negatif bagi petani tembakau, petani cengkeh, pedagang, dan pekerja di industri rokok. "Fraksi NasDem akan mengawal agar RPMK tidak diterbitkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan RPMK bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, Nurhadi menegaskan bahwa kebijakan kesehatan yang mengabaikan aspek ekonomi dapat menimbulkan masalah baru. Ia mengibaratkan situasi ini seperti menunggu kerbau di jalan raya agar tidak merugikan peternak.

Nurhadi juga memperingatkan potensi kerugian mencapai Rp 38 triliun dari sektor pajak dan cukai, yang dapat berdampak pada target pertumbuhan ekonomi pemerintah di atas 5%. Ia berharap jika RPMK tetap diterbitkan, harus ada solusi yang seimbang antara kesehatan dan ekonomi.

Debat mengenai RPMK menyoroti dilema antara kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi. Fraksi NasDem menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian untuk menciptakan kebijakan yang adil. Nurhadi mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan, tetapi berharap sektor lain juga dipertimbangkan sebelum kebijakan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas, namun tanpa mengorbankan sektor ekonomi yang menopang kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Nurhadi menutup diskusi dengan menekankan perlunya pendekatan bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan dampak keseluruhan.(**)