Visa Mahasiswa Internasional di AS Dicabut Secara Mendadak

Jakarta(harianSIB.com)
Sejumlah universitas terkemuka di Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya terhadap pencabutan visa secara tiba-tiba yang menimpa mahasiswa internasional mereka. Institusi yang terdampak termasuk Harvard, Stanford, University of Michigan, UCLA, dan Ohio State University.

Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengawasan baru dari pemerintah AS yang diterapkan secara diam-diam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kampus maupun mahasiswa.

Menurut laporan AP News dan dikutip dari Kompas.com, Direktur Urusan Publik di Migration Policy Institute, Michelle Mittelstadt, menyebut pencabutan visa ini merupakan bagian dari langkah pemerintahan Trump dalam memperketat kontrol terhadap imigran.

Apa yang dialami para mahasiswa asing, menurutnya, hanyalah salah satu contoh dari kebijakan yang menyasar berbagai kelompok imigran. "Apa yang terjadi pada mahasiswa internasional sebenarnya hanya sebagian kecil dari pengawasan besar yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap berbagai kategori imigran," jelas Michelle seperti dikutip AP News, Selasa (08/04/25).

Mahasiswa internasional biasanya masuk ke AS menggunakan visa F-1. Untuk memperolehnya, mereka harus melewati proses seleksi ketat termasuk wawancara di kedutaan atau konsulat AS dan menunjukkan bukti dukungan keuangan serta surat penerimaan dari institusi pendidikan.

Setelah tiba di AS, status mahasiswa secara hukum berada di bawah pengawasan Student and Exchange Visitor Program (SEVP) yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Sementara itu, penerbitan visa secara fisik menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri. Pemegang visa F-1 wajib membuktikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membiayai studi mereka selama di AS. Selain itu, mereka harus tetap aktif dan memenuhi standar akademik program yang diikuti. Mahasiswa dengan visa ini juga umumnya hanya diizinkan bekerja di luar kampus dalam batasan waktu dan ketentuan tertentu selama masa studi.

Sebelumnya, apabila visa mahasiswa dicabut, mereka masih tetap dapat menyelesaikan pendidikannya karena status tinggal legal mereka tidak langsung dicabut. Pencabutan visa hanya membatasi kemampuan mereka untuk bepergian ke luar negeri, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan visa baru melalui Departemen Luar Negeri.

Namun, dalam kebijakan yang baru, pencabutan visa tidak hanya berdampak pada izin perjalanan, tetapi juga pada status tinggal secara keseluruhan. Jika status hukum telah dicabut, mahasiswa tersebut diwajibkan segera meninggalkan Amerika Serikat atau menghadapi risiko penahanan oleh otoritas imigrasi.

*Alasan pencabutan visa tidak jelas

Wakil Presiden Urusan Pemerintahan American Council on Education Sarah Spritzer, menyoroti bahwa tidak adanya kejelasan alasan pencabutan visa dapat menimbulkan ketakutan di kalangan mahasiswa internasional.

Ia menyebut bahwa biasanya proses pencabutan visa tidak sampai menyebabkan penangkapan langsung, kecuali jika ada ancaman terhadap keamanan.

"Langkah-langkah seperti ini biasanya hanya dilakukan jika ada ancaman terhadap keamanan ketika visa mahasiswa dicabut. Tindakan pemindahan atau penangkapan secara cepat seperti ini adalah hal yang baru" ujarnya.

Para pejabat kampus mengatakan, pembatalan visa tersebut ditemukan saat mereka mengakses sistem imigrasi federal, bukan melalui pemberitahuan resmi dari pemerintah seperti yang lazim terjadi di masa lalu. "Kami baru mengetahui bahwa status tinggal dua mahasiswa kami telah dibatalkan, begitu juga dengan lima anggota komunitas kampus lainnya," kata Rektor Universitas Massachusetts Boston Marcelo Suárez-Orozco.

Sebagian besar mahasiswa yang terdampak tidak memiliki catatan pelanggaran berat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ringan seperti tilang lalu lintas bahkan disebut sebagai salah satu alasan pencabutan visa.

Pemerintahan Trump sebelumnya menangkap dan menyasar aktivis pro-Palestina seperti Mahmoud Khalil dari Universitas Columbia. Namun kini, sejumlah mahasiswa yang tidak terlibat dalam aksi serupa pun turut terdampak. Hal ini membuat pihak kampus mempertanyakan motif di balik kebijakan ini.

Banyak universitas kini memperingatkan mahasiswanya untuk selalu membawa dokumen keimigrasian mereka saat bepergian dan menghindari perjalanan ke luar negeri tanpa konsultasi terlebih dahulu. "Kita tengah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nilai-nilai mendasar dalam kehidupan demokratis kita sedang diuji, dan kita harus memikirkan cara terbaik untuk merespons kondisi ini," kata Marcelo.

* Departemen Luar Negeri AS enggan berikan kejelasan

Menanggapi isu ini Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan kejelasan terkait alasan pencabutan visa yang terjadi. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan konferensi pers yang diadakan di Gedung Putih, Selasa (08/04/25).

Terkait mengenai nasib mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di negeri Paman Sam tersebut, Kompas.com sudah mencoba menghubungi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia namun hingga berita ini ditayangkan, belum memberikan tanggapan.

Dalam penjelasannya, Bruce mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri tidak perlu membahas rincian tentang proses pencabutan visa individu, terutama karena terkait dengan masalah privasi.

"Kami tidak pernah membahas detail tentang proses visa. Kami tidak mendiskusikan visa individu karena adanya masalah privasi yang terlibat. Kami juga tidak mengungkapkan statistik atau angka-angka, serta tidak memberikan alasan di balik apa yang terjadi pada visa individu," kata Bruce.

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa pihaknya mencabut visa setiap hari untuk menjaga perbatasan. Menurutnya, tujuan pencabutan visa reguler tersebut adalah untuk memberikan masyarakat AS keamanan. "Departemen kami mencabut visa setiap hari untuk menjaga keamanan perbatasan dan komunitas AS, dan kami akan terus melanjutkan hal tersebut," pungkasnya.(*)