AKSI Tolak Penulisan Ulang Sejarah RI

Jakarta(harianSIB.com)

Kelompok Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana penulisan ulang sejarah Indonesia versi terbaru. Mereka meminta agar proyek tersebut segera dihentikan.

Hal itu disampaikan Ketua AKSI Marzuki Darusman dalam RDPU bersama Komisi X DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Dalam rapat itu, Marzuki membacakan pernyataan sikap AKSI.

"Dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi' Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia," kata Marzuki dikutip detikcom

Dia mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bentuk monopoli dari pemerintah. Marzuki menilai upaya penulisan ulang sejarah sebagai langkah untuk merekayasa masa lalu bangsa Indonesia.

"Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa," jelasnya.

Marzuki mengatan narasi sejarah yang hendak dibangun oleh negara merupakan bentuk fiksi politik yang dijadikan dasar legitimasi kekuasaan. Menurutnya, proyek sejarah itu, membuka ruang bagi munculnya praktik otoriter bahkan totaliter.

"Spektrum politik seluruh kekuasaan pemerintah digelar dan dilaksanakan, dalam suatu jangkauan politik yang batas-batas terluarnya dibingkai paham otoriterianisme di satu sisi, dan totaliterianisme di sisi lain," ujarnya.