AKSI Tolak Penulisan Ulang Sejarah RI

"Totaliterianisme bukanlah akumulasi otoriterisme, sebaliknya otoriterianisme bukanlah totaliterianisme moderat yang bisa ditangkal dan dicegah melalui pengingkaran, dan serangkaian narasi verbal oleh pemerintah," sambungnya.

Marzuki mengatakan proyek penulisan ulang sejarah merupakan tindakan suatu pengkhianatan terhadap paham dasar kerakyatan yang menjadi fondasi bangsa. Selain itu, menurutnya, juga menghancurkan memori kolektif tentang kekuatan bangsa.

"Sesungguhnya kerakyatanlah yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari kungkungan kolonialisme, pertarungan ideologisme, dan dominasi otoriterianisme," jelasnya.

"Pemerintah bukanlah satu-satunya penafsir tunggal atas sejarah bangsa. Suara rakyat, sebagai korban dari tindakan dan kebijakan pemerintah tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjelaskan pengalaman sejarahnya," lanjut dia.

Marzuki meminta agar penulisan sejarah Indonesia tak dijadikan proyek negara semata. Namun, kata dia, tetap menjadi ruang terbuka yang demokratis.

"Penjamahan sejarah sekecil apa pun oleh kekuasaan apalagi penulisan sejarah tunggal Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan perlu dihentikan dan ditolak," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya belum pernah membahas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan. Hetifah belum mengetahui proses dari proyek tersebut, yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Hetifah.

Selain itu, Anggota Komisi X Fraksi PDIP Mercy Barends mengatakan Kementerian Kebudayaan pun sampai saat ini belum pernah mengirim laporan terkait proyek tersebut. Mercy mengaku baru mengetahui rencana proyek itu dari media sosial.

Sebab itu, dia mengaku tak dapat berbicara banyak mengenai penolakan yang disampaikan AKSI. Namun, dia mengatakan penolakan itu akan menjadi catatan Komisi X.

"Kita belum mendapat satu dokumen resmi pun maka hari ini perkenankanlah kami untuk mungkin memberikan sejumlah insight aja ya berkaitan dengan sejumlah sejarah ini," ujar Mercy.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengungkapkan kekhawatirannya terkait proyek tersebut. Dia mengaku khawatir dengan proyek penulisan ulang sejarah dapat memunculkan narasi desoekarnoisasi.

"Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi," ujar Bonnie di Gedung DPR RI.