Ini Sikap Fraksi-fraksi atas Surat Pemakzulan Gibran Jelang Paripurna DPR

Golkar tutup pintu pemakzulan Gibran
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji menilai Gibran telah terpilih secara konstitusional melalui pilpres. Gibran bersama Prabowo, kata dia, bahkan dipilih oleh 58 persen masyarakat.

Di sisi lain, hingga saat ini, kata dia, Gibran juga tak melakukan pelanggaran yang berpotensi pada pemakzulan. Oleh karena itu, Sarmuji meyakini upaya pemakzulan terhadap Gibran secara konstitusional mestinya tertutup.

"Tidak melakukan pelanggaran yang bisa mendatangkan pemakzulan. Jadi sampai saat ini pintu pemakzulan secara konstitusional masih tertutup," katanya, Rabu (7/5) lalu.

CNNIndonesia.com menghubungi fraksi-fraksi lain terkait sikap mereka terhadap usulan Forum Purnawirawan. Namun, hingga berita ini ditulis, para pimpinan fraksi mulai dari NasDem, Demokrat, PAN, hingga Gerindra belum merespons.

Respons pimpinan DPR-MPR
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca secara langsung isi surat tersebut. Menurut dia, surat usulan itu saat ini masih di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan karenanya ia enggan menanggapi lebih jauh.

"Ya ini kan kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjen-nya enggak ada. Saya mau lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca," kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (4/6) lalu.

DPR baru akan memasuki masa masa sidang usai reses pada Selasa (24/6).

Sementara, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Muzani mengatakan, dirinya tak masuk kantor dalam beberapa hari terakhir sejak surat itu dikirim pada Selasa (3/6).

"Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini karena mau Lebaran," kata Muzani singkat usai salat Iduladha di Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6). (*)