
Buntut OTT KPK di Sumut dan Babel, Menteri PU Rombak Total Pejabat Teras, Sekjen dan Irjen Diganti
Jakarta(harianSIB.com)Dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Namun sejumlah warga di Jawa Tengah menilai, merantau ke luar negeri bukan lah solusi untuk mendapat pekerjaan serta mengatasi tingginya angka pengangguran.
Baca Juga:
Ika Afriyani (19), warga Solo yang kini tengah berjuang mencari pekerjaan, mengaku tidak tertarik dengan dorongan pemerintah untuk bekerja di luar negeri. Ia mempertimbangkan risiko keselamatan, jarak dengan keluarga, hingga biaya hidup tinggi di luar negeri.
"Takutnya kenapa-kenapa kan. Jadi entar malah merepotkan keluarga yang di Indonesia," kata Ika, Senin (30/6/2025), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga:
"Soalnya kalau di luar negeri itu kan hidup sendiri. Apalagi kan itu di negara orang, takutnya malah berurusannya itu yang lebih besar," lanjutnya.
Ika juga menilai persepsi gaji besar di luar negeri perlu dikaji kembali karena tidak semua orang memahami besarnya biaya hidup di negara tujuan. "Gaji di sana besar tapi biaya hidupnya juga besar. Jadi harus pintar-pintar memanajemen keuangan," katanya.
Selain itu, biaya awal bekerja ke luar negeri juga menjadi pertimbangan berat bagi pencari kerja seperti dirinya. "Modalnya besar. Jadi enggak semua orang sanggup buat bayar tanggungannya itu," imbuhnya.
*Pemerintah Jangan Lepas Tangan
Olivia Marcha (20), pencari kerja lainnya, menilai pernyataan Karding itu kurang bijak karena justru terkesan melempar tanggung jawab ke negara lain. "Mending dimaksimalkan dulu buat kerjaan di Indonesia. Kalau memang tidak bisa, baru individu yang memilih keluar negeri atau tidak," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan SDM yang siap kerja, terutama melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat sasaran. "Banyak pengangguran karena skill belum diasah, sedangkan lowongan kerja juga menuntut pengalaman," jelasnya.
Olivia juga menolak opsi kerja di luar negeri karena perbedaan regulasi dan risiko yang harus ditanggung secara pribadi.
"Meskipun pemerintah menjamin, tetap saja risikonya besar. Jadi aku enggak mau," tegasnya.
Jakarta(harianSIB.com)Dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Panyabungan(harianSIB.com)Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman dan kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ru
Aekkanopan(harianSIB.com)Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Kelurahan Aekkanopan, Kecama
Medan(harianSIB.com)Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati), hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kaj
Aekkanopan(harianSIB.com)Pebulutangkis PB Djarum, kelahiran Aekkanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Nurul Tetra Junia Br Matondan