Sekolah Kedinasan Diusulkan Tak Lagi Gratis dan Harus Ikut Seleksi CPNS

Jakarta (harianSIB.com)

Sekolah kedinasan disarankan untuk tidak lagi menyediakan sekolah gratis dan jaminan lulus langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR dari fraksi Golkar Juliyatmono dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Rabu (2/7/2025) dikutip dari kompas.com

"Saya punya gagasan sambil menghitung, merevisi Undang-Undang Sisdiknas ke depan. Bagaimana sekolahnya (sekolah kedinasan) tetap ada tapi bebas, siapapun berhak dan masyarakat membiayai sendiri," kata Juliyatmono dikutip dari siaran YouTube Tv Parlemen, Jumat (4/7/2025).

Juliyatmono menyarankan sekolah kedinasan bisa sama seperti perguruan tinggi lain di mana mahasiswanya membayar dan berkompetisi.

Setelah lulus, mereka bisa sama-sama bersaing secara adil dengan ikut selekai CPNS seperti masyarakat lainnya.

"Kalau dia mau sekolah di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ya masuknya ketat, di situ bayar pada saat mereka ikut CPNS ya ikut CPNS," ujarnya.

Juliyatmono menyarankan hal ini karena ia melihat bahwa sekolah kedinasan telah membuat korsa atau semangat persatuan dan kesetiakawanan dalam unit oragnisasi.

Menurut dia, sekolah kedinasan telah membuat mahasiswanya tampak seperti eksklusif serta merasa lebih baik dari masyarakat lainnya.

"Membangun korsa, mereka kurang bisa menerima kehadiran yang lain. Merasa paling jago, paling unggul," ungkapnya.

Terlebih lagi, menurut Juliyatmono, biaya sekolah kedinasan tidak murah dan seluruh dananya ditanggung oleh negara lewat mandatory spending 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi memiliki eksklusivitas, seluruh masyarakat bisa masuk dengan proses seleksi ketat, membayar pendidikan, serta lulus tidak langsung menjadi CPNS.

"Ini sebuah gagasan. Bagaimana tanggapannya dan perlu kajian yang mendalam sehingga semua bisa menerima pada saatnya nanti," pungkas Juliyatmono. (*)