Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Keppres IKN, jika Tidak Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah bersikap tegas mengeluarkan keputusan presiden (keppres) soal penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota negara.

Menurut Doli, ketegasan itu penting agar capaian yang sudah ada di sana tidak mubazir atau mengalami kerusakan karena tidak kunjung dipergunakan.

"Jadi pilihannya, proses pemindahan dimulai segera, melalui penerbitan Kepres, atau kaji ulang kebijakan pemindahan ibu kota," kata Doli, dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025) dikutip dari kompas.com

Doli menambahkan, jika pemerintah masih ragu dan menganggap pemindahan ibu kota itu belum perlu, segera diambil keputusan yang tegas.

Jika diperlukan, ia bahkan menyarankan agar kebijakan, regulasi, serta konsep pengembangan IKN perlu direviu lagi.

"Sehingga proses pembangunan di IKN itu menjadi jelas masa depan dan peruntukannya," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Sebagai Ketua Pansus RUU IKN pada saat itu, ia berharap proses pemindahan ibu kota negara ke IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ada dalam Undang-Undang terkait IKN.

Menurut Doli, pada lampiran UU itu juga sudah disiapkan master plan yang berisi tentang pembangunan dan tahapan-tahapannya secara lengkap.

Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan di IKN sudah berjalan dan sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

"Dari fasilitas yang sudah terbangun saat ini, seharusnya penyelenggaraan pemerintahan pusat kita sudah ada yang bisa mulai beraktivitas di sana, walaupun mungkin tidak semua dan dilakukan bertahap," beber dia.

Oleh karena itu, menurut dia, penerbitan keputusan presiden soal IKN tidak perlu menunggu lama.

"Untuk itu memang 'kick off'-nya adalah melalui diterbitkannya Kepres tentang pemindahan aktivitas pemerintahan pusat ke Nusantara, yang seharusnya tidak perlu menunggu lama," kata politikus Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, sebelumnya juga ada desakan soal usulan moratorium IKN dari Partai Nasdem.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menilai, pemerintah harus menyesuaikan arah pembangunan IKN sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada. (*)